Akhir-akhir ini anggota DPRD Jawa Barat tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini karena besaran nominal gaji dan tunjangan yang diterima para anggota DPRD Jawa Barat dalam satu bulan mencapai Rp.123.235.505 atau sejumlah Rp.1.478.826.071 pertahun. Berbagai tunjangan yang diterima adalah tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya.
Salah satu tunjangan yang paling menarik perhatian masyarakat adalah tunjangan perumahan. Bagaimana tidak, satu anggota DPRD saja mendapatkan tunjangan sebesar puluhan juta perbulan. Hal ini menjadi gelombang protes masyarakat terhadap anggota DPRD Jawa Barat, karena tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini.
Seluruh anggota DPRD Jawa Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas akan mendapatkan tunjangan perumahan yang dibayar setiap bulannya. Pembagian jatah tunjangan perumahan ini dirinci dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021. Selain itu, besar nominal pembagian tunjangan berbeda-beda sesuai dengan jabatannya. Ketua DPRD mendapatkan tunjangan sebesar 70jt, kemudian Wakil Ketua DPRD mendapatkan tunjangan sebesar 65jt, lalu untuk anggota DPRD mendapatkan tunjangan sebesar 62jt.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD Tahun 2025. Nominal sebesar Rp.89.530.000.000 dikeluarkan untuk tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat dari anggaran belanja APBD sebesar Rp.32.230.000.000.000. Besaran ini menjadi bukti besarnya APBD yang terpakai untuk menunjang fasilitas para anggota DPRD Jawa Barat.
Adapun nominal tiap tunjangan yang diterima oleh DPRD Jawa Barat. Ketua DPRD memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp.4.350.000, tunjangan transportasi sebesar Rp.17.500.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp.21.000.000, tunjangan perumahan sebesar Rp.70.000.000, tunjangan AKD sebesar Rp.324.250, tunjangan reses sebesar Rp.21.000.000, dan ditambah dana operasional sebesar Rp.18.000.000.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp.3.480.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp.21.000.000, tunjangan perumahan sebesar Rp.65.000.000, tunjangan transportasi sebesar Rp.17.500.000, tunjangan AKD sebesar Rp.217.500, tunjangan reses sebesar Rp.21.000.000, dan ditambah dana operasional sebesar Rp.9.600.000
Terakhir, Anggota DPRD Jawa Barat memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp.3.262.500, tunjangan komunikasi sebesar Rp.21.000.000, tunjangan reses sebesar RP.21.000.000, tunjangan AKD sebesar Rp.130.500, tunjangan perumahan sebesar Rp.62.000.000, tunjangan transportasi sebesar Rp.17.500.000.
Terkait besaran nominal tunjangan yang diterima, Dodi Sukmayana selaku Sekretaris DPRD Jawa Barat menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan pada tunjangan perumahan maupun transportasi. Apabila tunjangan perumahan dicatat sebesar Rp.63.000.000 itu berarti belum terkena potongan pajak. Setelah dipotong pajak, anggota DPRD hanya memperoleh sebesar Rp.44.000.000. Jadi, tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Jawa Barat adalah senilai Rp.44.000.000 perbulan.
Dengan berbagai potongan pajak, nominal bersih yang diperoleh oleh anggota DPRD Jawa Barat berada di kisaran Rp.90.000.000 atau di bawah Rp.100.000.000. Dari hasil tersebut, Dodi memastikan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan berbagai tunjangan seperti tunjangan perumahan ataupun fasilitas bagi para anggota DPRD Jawa Barat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
