Ekonomi publik merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang memfokuskan pada cara pemerintah memanfaatkan sumber daya publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisiensi dan keadilan. Hal ini mencakup intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi, seperti pengaturan, alokasi, dan distribusi sumber daya seperti uang, tenaga kerja, dan barang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal dan moneter, serta regulasi pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
Pembahasan mengenai ekonomi publik dimulai dari kondisi ekonomi saat ini dan mengapa peran pemerintah diperlukan dalam aktivitas perekonomian. Ini berkaitan dengan situasi di mana pemerintah harus mengawasi eksternalitas, menyediakan barang publik, intervensi dalam mekanisme pasar, dan mencapai stabilitas ekonomi. Kemudian, bahasan ekonomi publik akan mencakup masalah-masalah mengenai penciptaan dan perolehan pendapatan oleh pemerintah.
Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup pajak dan non-pajak, yang dalam konteks ekonomi publik akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan distribusi pendapatan. Topik berikutnya dalam Ekonomi Publik akan memfokuskan pada belanja publik, yang merupakan kegiatan utama pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh belanja publik mencakup pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, di mana efisiensi penyediaan layanan-layanan tersebut akan diperhatikan.
Peran pemerintah dalam perekonomian sangat besar. Pemerintah bisa mempengaruhi, bahkan menentukan harga komoditas-komoditas penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam peran pertamanya, pemerintah dalam bidang ekonomi publik bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja mencapai penuh dan harga-harga tetap stabil. Peran kedua melibatkan alokasi sumber daya dalam ekonomi, baik melalui intervensi langsung seperti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan atau pertahanan, maupun melalui instrumen tidak langsung seperti pajak dan subsidi untuk mengarahkan atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu. Sedangkan peran ketiga terkait dengan distribusi produk-produk ekonomi kepada anggota masyarakat secara adil.
Paul A. Samuelson mengemukakan bahwa peran dan fungsi utama pemerintah dalam ranah ekonomi terdiri dari empat aspek utama. Pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam membentuk kerangka landasan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi. Kedua, pemerintah terlibat dalam menetapkan kebijakan stabilisasi makroekonomi untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi yang berlebihan.
Ketiga, pemerintah memiliki peran dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk memastikan penggunaannya secara efisien. Terakhir, pemerintah juga bertanggung jawab atas program redistribusi, seperti pemberian tunjangan sosial, untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan memperkuat kesejahteraan sosial. Sementara menurut Richard A. Musgrave, peran pemerintah dalam perekonomian terbagi menjadi tiga aspek utama yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Reksohadiprodjo (2016), ketiga peran tersebut dianggap sebagai inti dari peran pemerintah dalam ekonomi saat ini, termasuk dalam mengelola ketidakpastian ekonomi publik.
1. Peran alokasi
Peran alokasi memang menjadi salah satu kewenangan ekonomi utama yang diberikan kepada pemerintah dan mendapat perhatian terbesar. Peran tersebut melibatkan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur penggunaan sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan cara yang efisien dan efektif. Upaya ini dapat dilakukan melalui penggunaan kebijakan fiskal dan moneter, serta peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dialokasikan sesuai dengan prioritas ekonomi nasional yang telah ditetapkan.
2. Peran distribusi
Peran distribusi dalam kebijakan ekonomi publik adalah untuk menyesuaikan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan tujuan memastikan pemerataan dan keadilan. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat meraih kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan juga bahwa hasil dari produksi dan distribusi ekonomi didistribusikan secara adil di antara warga negara. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta memberikan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Kebijakan pajak, subsidi, dan program kesejahteraan sosial adalah contoh alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan ini.
3. Peran stabilisasi
