Sudah Waktunya Gerak Cepat, Eksekusi Program Andalan Presiden Prabowo (Makan Berigizi Gratis)

100 hari pertama sudah dilalui, sejumlah lembaga survey dan media menilai kinerja 100 hari pertama kabinet merah putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dengan nilai rata rata cukup baik, diatas 50%. Kompas melalui Litbangnya menilai sebesar 80,9 % rakyat merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Sejumlah gebrakan pertama kali menjabat mulai adanya retreat bagi Menteri dan Kepala lembaga terpilih yang diluar kebiasaan pemerintahan sebelumnya, mencoba menyelamatkan Sritex dari kegaduhan pailit, sampai dibulan desember melakukan efisiensi 50% anggaran sisa anggaran perjalanan dinas pada Kementerian/Lembaga.

Sebelum Prabowo dilantik, postur APBN tahun 2025 sebesar Rp. 3.621,3 triliun sudah disahkan DPR bulan September 2024. Tentu isi dari APBN masih ada program yang merupakan kelanjutan dari kebijakan presiden sebelumnya. Sebaran anggaran untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1.601,1 Triliun yang semula sebanyak 34 Kementerian/Lembaga diperlukan pemetaan ulang dimasing masing KL yang kini menjadi 48 K/L.

Selain itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) jargon janji kampanyenya, memerlukan dana yang tidak sedikit. Besaran yang berubah-ubah untuk satu orang siswa yang semula dianggarkan 15 ribu, 12 ribu sampai ke angka 10 ribu masih tetap memerlukan tambahan anggaran untuk menjagkau 82,9 Juta jiwa anak, sampai saat ini baru mencapai 750 ribu penerima manfaat atau 0,8%, data dari Tempo.

Prabowo sepertinya paham betul, rapat kabinet pun diadakan berulang kali menggodok efisiensi anggaran di sejumlah K/L. Presiden beranggapan program dan kegiatan pemerintah yang sudah berjalan tahun yang lalu seperti menggugurkan kewajiban, asal berjalan dan asal terserap, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh sampai pada tingkat komponen belanja pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Prabowo ingin seluruh program kementerian lembaga harus mengarah kepada Swasembada pangan dan Swasembaga Energi (astacita).

Tak ada lagi makan tinta, minum kertas dan pamer boarding pass

Gebrakan berikutnya adalah terbitnya Inpres Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Seperti mimpi disiang bolong, pemangkasan sebelumnya pada bulan Desember 2024 hanya fokus pada anggaran perjalanan dinas, kini menyasar keberbagai akun belanja mulai dari belanja honor, jasa, seremonial sampai belanja bahan yang didalamnya ada pengadaan alat tulis kantor, dan perlengkapan komputer dipangkas sampai 90%.

Langkah cukup menggebrak dan menggedor pengelola ABPN / APBD di Kementerian Lembaga. Dengan adanya efisiensi perubahan postur belanja negara, pemerintah diharapkan dapat memetakan program yang tepat sasaran dan benar -- benar menyentuh rakyat langsung.

Asta cita presiden Prabowo butir kedua selain peningkatan pertahanan dan keamanan melalui modernisasi Alutsista dan kesejahteraan prajurit, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.

Untuk mencapai langkah tersebut sebenarnya Indonesia sendiri pernah mempunyai program Revolusi Hijau dengan optimalisasi teknologi disektor pertanian sehingga produksi beras meningkat. Sepatutnya dengan kondisi digitalisasi seperti sekarang, menggabungkan teknologi dan agrikultur, khususnya pertanian bisa dijalankan dengan optimal.

Berkaca pada sejarah, Soeharto menggagas program sejak 1968 yang terkenal dengan Bimas, (bimbingan massal) panca tani yakni penggunaan bibit unggul dalam pertanian, pemupukan, melakukan pengendalian hama serta penyakit, irigasi, perbaikan bercocok tanam, selain itu terdapat pula Intensifikasi Massal (Inmas) dan Intensifikasi Khusus (Insus). Swasembada pangan pun baru terjadi pada tahun 1984 dan pada tahun 1985 Indonesia tercatat mengekspor 1,5 Juta ton beras produksinya. Butuh waktu 16 tahun untuk mencapai swasembada pangan, dengan penguatan program bidang pertanian masuk dalam repelita I sampai Repelita V.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi komprehensif dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program untuk mensukseskan butir astacita tersebut harus didukung semua pihak. Hulunya adalah pertanian dan hilirnya adalah pangan yang tersedia tanpa lagi import. Pangan yang diolah menjadi makan bergizi menjangkau seluruh lapisan masyakat.

Menteri selaku pembantu presiden tidak lagi blunder dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Seperti belum lama ini, dengan membatasi gas subsidi hanya dijual diagen, tidak lagi dipengecer. Padahal, pemerataan dengan berbagi keuntungan secara wajar dari agen ke pengecer akan membantu menggerakan UMKM.  Salah satu penguatan sektor UMKM yakni ketersediaan dan kemudahaan mendapatkan gas untuk memasak, sehingga pengusaha kuliner kaki lima mudah menjalankan usahanya.

Eksekusi Program Pemerintah di iringi Penguatan SDM teknis dan infrastruktur pendukung APBN

Kembali kepada konteks pengelolaan anggaran, langkah efisiensi dan realokasi belanja negara yang dilakukan pemerintah sampai saat ini belum terasa efek dominonya. Per maret 2025, dari rencana total anggaran BGN 171 Triliun baru terserap 710 Miliar (0,42%). Untuk menggerakan Ekonomi, seperti dikatakan Sri Mulyani bahwa MBG akan menggerakan ekonomi UMKM dan menyumbangkan 0,7% PDB bagi negara (kompas, 11 Februari 2025), Eksekusi program tersebut mendesak harus segera dilakukan. Kebijakan tidak akan berjalan bila tidak didukung tim teknis yang paham dan cakap merealisasikan anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan.

Penerapan aplikasi terintegrasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dulu SAS, diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem pengadaan barang (e-katalog, purchasing, coretax dan aplikasi lainnya) termasuk dalam proses pemeriksaan (audit) yang transparan dan akuntabel. Sebagai karyawan yang bergerak pada tataran teknis, pola penganggaran dan realisasi belanja negara saat ini semakin rigid dan bergantung pada teknologi, hal ini semakin baik untuk kontrol dan meminimalisir penyimpangan, akan tetapi kompleksitas mekanisme perencanaan dan pencairan anggaran tersebut, perlu didukung oleh SDM yang berkualitas, inovatif, dan paham aplikasi buatan pemerintah tersebut. Selain itu, penguatan infrastruktur penunjang aplikasi tersebut harus terus dilakukan, sehingga tidak menghambat proses kerjanya seperti lambatnya server merespon, crash dan bug saat digunakan.

Dengan Eksekusi anggaran yang cepat dan tepat disejumlah Kementerian/Lembaga terutama pada Badan Gizi Nasional maka setiap satu rupiah yang negara belanjakan bisa menggerakan ekonomi masyarakat, anak - anak merasakan manfaatnya dan mensejejahterakan rakyat Indonesia.