ASRI, Arah Seni Rupa Indonesia

Setiap hidup adalah kinerja yang menjadi seni. Dan seni itu diwujudkan melalui kinerja jas merah sebagai sejarah dengan kemeja putih sebagai peradaban yang dilandasi oleh dasi kupu-kupu emas sebagai konsepsi metamorfosis dalam keseragaman harmoni corak kehidupan yang dinamakan rupa. 

Dalam pembingkaian lukisan pikiran dan perkataan maupun perbuatan manusia semuanya dihubungkan oleh seni rupa. Dari pikiran, seni rupa menimbulkan cipta. Dari perkataan, seni rupa menimbulkan rasa. Dari perbuatan, seni rupa menimbulkan karsa. 

Dengan begitu, seni rupa selalu menjadi desain interior (dalam ruangan) hati kehidupan dalam menjadikan desain exterior (luar ruangan) sejati kehidupan. Maka, seni rupa adalah superior (keunggulan, keulungan, kemulian) kehidupan yang memiliki empat bidang pembingkaian untuk bermetamorfosis; sosial, ekonomi, politik dan budaya.

• Paradoksal

Jas merah, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu emas yang kini sedang dikenakan bangsa Indonesia adalah Reformasi. Adapun seragam seni rupa Reformasi dikenakan sebagai akibat krisis multidimensional yang berkepanjangan di antaranya adalah; krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis sosial, dan krisis kepercayaan. 

Sebab, seragam seni rupa Indonesia yang sebelumnya dikenakan dengan nama Orde Baru itu banyak melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum. Penyelenggara negara telah menggunakan kewenangan mereka secara otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan-tindakan birokrasi yang tidak demokrasi sebagai wadah aspirasi rakyat. 

Permainan politik aliran juga menekan hajat hidup rakyat secara keseluruhan dalam KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) saat pelaksanaan Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur pemerataan melalui program PELITA (Pembangunan Lima Tahun) yang diadopsi dari tata perencanaan Orde Lama.

Seni rupa republik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang memiliki lima warna yang dilandaskan sebagai dasar pelukisan ketatanegaraan. Sila pertama demokrasi dalam teokrasi, sila kedua demokrasi dalam humanisasi, sila ketiga demokrasi dalam rekonsiliasi, sila keempat demokrasi dalam diskusi, dan sila kelima demokrasi dalam sosialisasi. Maka, sekiranya era Reformasi harus memenuhi persyaratan tersebut setelah era Orde Baru gagal.

Meski pada awalnya Orde Baru lahir sebagai dalih mempertahankan Pancasila ditambahi lagi dengan pengadaan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), namun justru malah rezim Orde Baru sendiri yang paradoksal dengan pengamalan Pancasila. 

Krisis politik dengan pelaksanaan dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang memasung kebebasan partisipasi setiap warga negara (sipil) dalam pemerintahan serta menurunnya kualitas birokrasi yang terjangkit penyakit lama seni rupa feodalisme, yaitu "Asal Bapak Senang". Demokrasi menjadi semu dan penuh dengan rekayasa yang otoriter dari terciptanya masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas seperti saat demokrasi terpimpin Orde Lama dijalankan. Ruang aspirasi dan mediasi rakyat hanya menjadi basi.

Krisis hukum diwarnai oleh keditaktoran para penguasa yang memainkan kekuasaan peradilan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan ataupun pengaruh suatu oknum dan pemerintahan itu sendiri. 

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pun sering terjadi dan banyak yang tersembunyi dari ruang publik dengan dalih menciptakan seni rupa keamanan dan kenyamanan melalui program PETRUS (Penembakan Misterius) dan MATIUS (Mati Misterius). Hukum hanya dijadikan alat pembenaran rezim para penguasa.