Masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastromidjojo ll

Dalam kehidupan serta percaturan politik nasional, Presiden Soekarno ialah ayah nasional. Presiden Soekarno mempunyai kharisma sehingga orang- orang segan serta taat padanya. Perihal inilah yang menjadikan politik di Indonesia pada tahun 1950- an tumbuh. Pertumbuhan ini tidak lepas dari pengaruh Soekarno selaku presiden Republik Indonesia.

Indonesia semenjak kembali ke wujud kesatuan mengenakan sistem pemerintahan parlementer. Bagi sistem pemerintahan parlementer ini, sistem pemerintahan didasarkan pada UUDS 1950 yang melaporkan kalau kepala negeri( presiden) tidak bisa diganggu gugat serta tidak memiliki tanggung jawab pemerintahan, sebab kabinet dipandu oleh seseorang perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Lapisan personalia dan program kabinet didasarkan kepada suara paling banyak di dalam parlemen, serta kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen tiap waktu dengan suara paling banyak, serta kebalikannya parlemen pula bisa dibubarkan oleh pemerintah tiap waktu. Presiden serta kalangan militer ialah kekuatan politik yang sifatnya ekstra parlementer dengan kekuasaan yang terbatas.

Indonesia sejak kembali ke bentuk kesatuan memakai sistem pemerintahan parlementer. Menurut sistem Tahun 1950-an, sistem pemerintahan di Indonesia tidak stabil, ini ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet pada masa itu. Jatuh bangunnya kabinet ini disebabkan berbagai faktor, baik faktor dalam negeri maupun luar negeri. 

Ketegangan politik menyelimuti pemerintah Indonesia. Partai-partai saling menunjukkan ideologi dan kekuatan masing-masing untuk menduduki pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan kurang kompaknya partai satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Akibat pertentangan antar partai, kabinet jatuh bangun sehingga tidak pernah berumur panjang. Partai politik menggunakan surat kabar maupun DPR untuk menyerang tiap kebijakan pemerintah.

Iklim politik tahun 1950-an memang sangat memungkinkan orang untuk mengembangkan organisasi politik dan kemasyarakatan. Setelah proklamasi kemerdekaan banyak ditandai dengan perjuangan macam-macam organisasi dari berbagai kepentingan. Adanya persaingan politik antar partai memperuncing keadaan yang memang sudah panas dan perselisihan juga timbul dalam tubuh ABRI. Kabinet Ali II mencoba untuk masuk ke dalam suasana tersebut dengan mengadakan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Perseteruan antara partai politik dan ABRI ini memang sudah ada sejak kabinet Ali I.

Kabinet Ali Sastroamijojo II resmi terbentuk tanggal 8 Maret 1956 atas persetujuan Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet Ali Sastroamijojo II ini berjalan lancar, karena situasi dan kondisi pada waktu itu cukup tenang. Pada tanggal 16 Maret 1956, Ali Sastroamijojo menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan hasil pembentukan kabinet baru. Ali Sastroamijojo selaku perdana menteri mulai menyusun program kerja dan susunan kabinetnya. 

Program Kerja  Kabinet Ali Sastroamijojo II: 

A.  Pembatalan KMB

Pembatalan KMB sudah dilakukan secara sepihak oleh kabinet Burhannudin Harahap yaitu pembatalan Uni Indonesia-Belanda. Kemudian kabinet Ali Sastroamijojo II membatalkan seluruh perjanjian KMB sejak 3 Mei 1956.

Sebab-sebab perjanjian KMB dibatalkan adalah :
1. Tidak ada maksud baik dari pihak Belanda.
2. Tidak cocok dengan jiwa rakyat Indonesia.
3. Menghalangi kemajuan bangsa dan negara.

B. Perjuangan Irian Barat

Pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk propinsi Irian Barat, keputusan ini telah diambil oleh dewan menteri dalam sidangnya tanggal 25 April 1956. Untuk pelaksanaannya maka dibentuk panitia ad hoc yang ditugaskan untuk merencanakan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Propinsi Irian Barat. Mengenai pembentuan propinsi Irian Barat ini Menteri Penerangan Soedibjo, mengatakan bahwa sidang kabinet telah memutuskan untuk memisahkan keresidenan Irian Barat dari propinsi Maluku dan membentuk propinsi Irian Barat tersendiri.

C.  Memulihkan Keamanan dan Ketertiban,  Pembangunan Ekonomi, Keuangan.

1.  Memulihkan Keamanan dan Ketertiban

Untuk menghadapi kerusuhan di Sulawesi dan Sumatera, pemerintah akan melakukan pendekatan yang lebih baik lagi agar kerusuhan dapat teratasi. Pendekatan itu dapat berupa diskusi dan kunjungan dengan pemimpinnya.

2.  Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
Sifat program pembangunan yang dijalankan pemerintah Ali Sastroamijojo II adalah teratur, luas dan merata. Teratur artinya dijalankan dengan sistematis menurut jangka waktu tertentu. Luas dan merata berarti bahwa semua sektor pembangunan harus dikerjakan dengan merata, pembangunan tidak dipusatkan di satu daerah saja tetapi merata diseluruh wilayah Indonesia.