Panembahan Pakunegara : Sudah Saatnya Kesultanan dipimpin Tokoh Profesional

Jember - Panembahan Pakunegara (Panembahan Kenawangan) menyampaikan bahwa seharusnya jabatan raja dan sultan diemban oleh tokoh profesional yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Contohnya, YM. Mangkualam II (Raja Mangkualaman), YM. Sri Sultan Suryo Alam (Sultan Demak), YM. Habib Ibrahim bin Nyoh Al-Idrus (Raja Kubu), dan YM. Sultan Wawan Fitrah (Sultan Jambi). Ketika jabatan raja atau sultan dipercayakan kepada figur profesional, maka roda kepemimpinan akan lebih mudah bergerak tanpa tekanan maupun intervensi politik.

Lebih jauh, Panembahan Pakunegara menegaskan bahwa posisi raja dan sultan bukan hanya simbol budaya dan adat semata, melainkan juga penopang persatuan, pengayom masyarakat, serta penyeimbang dalam kehidupan berbangsa. Jika jabatan tersebut terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis, maka martabat dan kewibawaan kerajaan maupun kesultanan akan berkurang.

Oleh karena itu, beliau mengajak agar tradisi kepemimpinan kerajaan tetap dijaga kemurniannya dengan menyerahkan tampuk jabatan kepada orang-orang yang berkompeten, berwawasan luas, serta mampu mengemban amanah dengan bijaksana tanpa harus tunduk pada kepentingan partai politik tertentu.

Dalam pandangan Panembahan Pakunegara, raja dan sultan di era modern harus menjadi jembatan budaya yang mampu menyatukan generasi lama dan baru. Mereka bukan sekadar pewaris tahta, tetapi juga pewaris nilai luhur yang berfungsi menjaga kesinambungan adat, tradisi, serta warisan sejarah. Dengan demikian, peran mereka semakin relevan sebagai penguat identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

Selain itu, raja dan sultan perlu berperan sebagai penjaga kearifan lokal yang dapat memperkaya khazanah nasional. Kearifan lokal, seperti hukum adat, tradisi kesenian, hingga nilai-nilai gotong royong, dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Dalam posisi ini, raja dan sultan tidak boleh terikat kepentingan politik jangka pendek, melainkan berdiri sebagai penyeimbang yang berpihak kepada rakyat.

Di samping itu, Panembahan Pakunegara melihat bahwa raja dan sultan juga bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Dengan kewibawaan dan kedekatan mereka kepada masyarakat, raja dan sultan dapat menjembatani komunikasi antara rakyat dan pemerintah, sehingga kebijakan pembangunan bisa berjalan lebih efektif, berakar pada kebutuhan riil masyarakat, dan tetap menghormati budaya setempat.

Oleh sebab itu, menurut beliau, jabatan raja dan sultan hendaknya selalu dijaga dari pengaruh politik praktis. Hanya dengan cara demikian, mereka dapat menjalankan perannya sebagai simbol pemersatu, penjaga nilai budaya, serta pengayom bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.