Demonstrasi Malaysia "Operation Erase Bersih” menjadi tontonan baru dunia. Kecurangan pemilu di negara itu, telah menjadi kegelisahan rakyat, yang mendorong gerakan massa. Kini, di Indonesia kecurangan pemilu serupa tengah menjadi topik hangat.
Demontrasi di Malaysia dilakukan oleh gabungan 62 organisasi nonpemerintah yang bertajuk Koalisi untuk Pemilu yang Bersih dan Adil atau dikenal Gerakan Bersih 2.0. Tuntutan mereka adalah, meminta pelaksanaan pemilu dilakukan secara transparan.
Dalam wawancara paling anyar dengan tempo, 10 Juli hari ini, Anwar menegaskan, seluruh media dan polisi sudah tidak memiliki hati nurani dan hanya berpihak dengan kekuasaan. Pihaknya hanya meminta pemilihan raya yang lebih adil dan transparan.
Di Malaysia, sudah banyak kebohongan. Di antaranya, pemilih yang tidak jelas datanya, warga Malaysia di luar negeri tidak bisa memilih, hingga keberpihakan media yang begitu kuat kepada pihak berkuasa.
“Kami ingin menggugah rakyat Malaysia untuk memperjuangkan haknya dalam berdemokrasi. Dan apa yang kita saksikan kemarin bagaimana rakyat Malaysia dari semua eknik, baik itu Melayu, Cina, India, maupun pribumi berani turun ke jalan walaupun dihalangi oleh pihak berkuasa. Saya lihat ini satu hal yang baik dan permulaan yang penting ke arah demokrasi. Dan saya yakin perubahan itu akan segera terjadi,” kata Anwar
Dalam wawancara dengan Stasiun TVOne tadi sore, Anwar juga menyebut unjukrasa di Malaysia disikapi pemerintah dengan phobia kuning. Pokoknya, siapa yang memiliki merk kuning, ditangkap oleh kepolisian. Dan media juga selama ini hanya berbicara untuk kepentingan penguasa.
Apa yang dilakukan oleh tokoh reformis Malaysia itu, jangan sampai mengilhami tokoh reformis Indonesia melakukan hal serupa. Oleh karena itu, mafia pemilu harus segera diselesaikan. Muara dari kasus mafia pemilu, isunya hamper sama dengan Malaysia. Salah satunya, tidak ada transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu.
Kasus mafia pemilu juga, sudah merembet bara apinya terhadap Partai Demokrat, yang notabene partai penguasa. Ini juga sama seperti di Malaysia. Bahkan, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengecam peristiwa unjukrasa tersebut dan menyerukan rakyatnya untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara yang santun.
Aparat penegak hukum di Indonesia harus tegas dalam melakukan proses hukum mafia pemilu. Bila tidak, dikhawatirkan akan terjadi gerakan massa yang telah menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa seperti di Malaysia. Wallahu'alam
Baca artikel masalah hukum, politik dan ekonomi lainnya:
- Prita Mulyasari dan Putusan MA, Ada Apa?
- Buku George Junus Dicekal Partai Demokrat
- Terkejut, Undangan Tuhan Segera Datang
- George Junus Kembali Guncang Cikeas
- Jalan Tengah Pro Kontra Sunat Perempuan
- Was-was Gejala Pos Power Syndrom Anas
- Polling Terpidana Korupsi Harus Dihukum Mati
- PK Ojong: Intisari Kehidupan Kompas
