Demikian juga, OK Otrip yang ditawarkan Sandiaga, dengan mengintegrasikan bus TransJakarta, dengan Metromini dan angkot dan bus feeder,membuktikan gagasan itu tak dipelajari secara ilmiah. Dengan gagasan itu, jelas Anies dan Sandiaga tak pernah naik angkot dan Metro Mini dan pada gilirannya tak memahami kondisi Metro Mini/angkot serta tak mengerti Undang-Undang Lalu Lintas.
Kemudian, tentang proyek perumahan yang digagas Sandiaga Uno, terinpirasi pembangunan apartemen di Singapura. Anies-Sandiaga menawarkan kepada kita membeli rumah tanpa DP atau 0 %. Gagasan ini olok-olokan kaum terdidik sehingga patut diduga tipu muslihat untuk mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya. Alasannya, pendapatan per kapita Singapura US$ 57.238, sedangkan perdapatan per kapita Indonesia US$ 4,380. Upah minimum di Singapura Rp 18 juta per bulan, Upah minimun di DKI Jakarta Rp 3,2-Rp 3,4 juta per bulan.
Jujur saja, walau kelas menengah belum tentu sanggup beli rumah tanpa DP atau 0%. Berdasarkan hasil survey perusahaan finansial asal Hong Kong pada tahun 2014, menilai kelas menengah Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara ASEAN yang pendapatan rumah tangga rendah, rata-rata sebesar Rp. 4,27 juta per kapita (US$ 365 per kapita). Pendapatan rata-rata rumah tangga kelas menengah per kapita di Singapura US$ 6.493 disusul Thailand yang mencapai US$ 2.128, Malaysia sebesar US$ 2.011, Filipina US$740 dan Vietnam US$ 627.
Bukan tidak mungkin, Anies-Sandiaga dapat dituntut dimuka pengadilan jika nanti terbukti telah melakukan kebohongan publik, terkait beli rumah tanpa DP, karena janji semacam itu tak akan bisa dilaksanakan dari segi kajian ilmiah. Beda dengan Basuki-Djarot tinggal melanjutkan program perubahan, sesuai dengan realisasi visi, misi dan program. Kita dukung program itu dikarenakan sudah terbukti memberi perubahan, bukan janji. Bukan slogan atau janji yang membuat perubahan, tetapi implemenasi dan konsistensi.
Jila kita kaitkan dengan reklamasi, tak ada alasan untuktak melanjutkan kembalireklamasidi Teluk Jakarta, sebab telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara,yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Perhubungan,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi DKIJakarta, serta Perusahaan Listrik Negara.Presiden Joko Widodo telah menyetujui dilanjutkannya kembali reklamasi di Teluk Jakarta. “Presiden Jokowi menekankan kepentingan nelayan diprioritaskan. Jangan sampai ada yang membelok-belokkan nelayan akan menjadi korban” ujar Luhut Binsar Panjaitan.
Mudah-mudahan, adu-debat ini dapat menambah wawasan kita semua dan tahu betul dan sadar siapa diantara para kandidat itu yang berkualitas dan santun, jujur, serta siapa pura-pura santun atau pura-pura jujur dan tutur kata yang kasar . Selain itu perlu ditelusuri rekam jejak para kandidat, terkait kasus korupsi yang ditangani KPK dan kasus tindak pidana yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.
Sekali lagi, janganlah tergiur dengan janji/slogan. Konsistensi dan implementasi merupakan hal langka di negeri kita ini. Seperti slogan dan janji pada setiap kampanye pemilu pada umumnya tak dilakukan dengan jujur, cuma cara manjur mengantongi suara pemilih sebanyak-banyaknya.
Dalam kaitan itulah, kita rakyat pemilih makin cerdas dalam menentukan siapa kandidat yang mampu melayani kita dalam lima tahun ke depan. Pilkada dan adu-debat ini menjaring para kandidat yang bukan berdasarkan kesamaan agama atau SARA, tapi berdasarkan program unggulan yang mengusung perubahan ke arah lebih baik. Tanpa perubahan perilaku dan cara berpikir kita yang rasional dan cerdas dalam pilkada DKI Jakarta ini, tak akan banyak perbaikan bangsa kita ke depan. Salam dan doa!
Tangerang,12 April 2017
ttd
Saut Maruli Siregar
Penulis mantan dosen AKABRI UMUM/DARAT di Magelang, dan mantan diplomat senior pada KBRI- Moskow.
