Jakarta, 22 Mei 2024 - Bawaslu Kota Jakarta Timur mengadakan "Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024" pada Rabu, 22 Mei 2024, di Vasaka Hotel, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Sakhroji, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, dan dihadiri oleh Willem J. Wetik selaku Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, bersama anggota komisioner lainnya seperti Taufik Hidayatulloh, Ahmad Syarifudin Fajar, dan Amelia Rahman Marasabessy.
Selain itu, turut hadir kepala sekretariat Bawaslu Jakarta Timur Faradilla, BPP Bawaslu Jakarta Timur, perwakilan Polres Metro Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta tokoh masyarakat dan pemimpin organisasi kemahasiswaan dari HMI, PMII, GMNI, IMM, GMKI, dan PMKRI. Media dan staf sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Faradilla, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur, menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilihan, memahami pasal-pasal terkait dalam undang-undang, dan menemukan solusi efektif dalam menangani pelanggaran selama masa kampanye pada Pilkada yang akan datang.
"Output dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya mitigasi tindak pidana pada pemilihan tahun 2024 ini, terwujudnya penanganan tindak pidana pemilihan yang cepat dan tepat," ujar Faradilla.
Ardana Ulfa Aziz dari kalangan akademisi dan Oding Junaedi hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi terkait pengawasan.
Dalam sambutannya, Komisioner Bawaslu Jakarta Timur Ahmad Syarifudin Fajar menyampaikan bahwa rakor ini merupakan persiapan penting menjelang pemilihan kepala daerah. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dari pengalaman Pemilu 2017 untuk mencegah pembelahan masyarakat pada 2024.
"Kita tidak ingin pada 2024 terjadi kembali pembelahan masyarakat. Tentu ada upaya-upaya mitigasi kita dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah," jelas Ahmad.
Willem Johanes Wetik, Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, menekankan pentingnya belajar dari pelanggaran pada Pilkada 2017. Ia menyatakan bahwa rekomendasi dan evaluasi dari kejadian tersebut akan digunakan untuk memperkuat tugas sentra Gakkumdu.
"Berkaitan dengan penanganan pelanggaran, tentunya penguatan kapasitas baik dari pengawas maupun kerjasama dengan kepolisian sangat penting," ungkap Willem. Ia juga menyebutkan rencana pembuatan matriks atau tabulasi untuk memitigasi pelanggaran, yang akan membantu pengawas adhoc dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien.
Sakhroji, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa di tengah berlangsungnya tahapan Pilkada, masih ada persoalan pemilu yang sedang disidangkan di MK.
