Pada Ramadan lalu, saya tak sengaja bertemu teman lama di sebuah pusat perbelanjaan, dan kami pun saling bertukar cerita tentang banyak hal. Hingga dalam satu topik pembicaraan, dimana dia mengeluhkan beratnya membeli pakaian seragam untuk ketiga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah pada setiap tahun ajaran baru. Hal ini dia utarakan kepada saya, karena dia ingin tahu masalah ini dari sudut pandang guru.
Saya pun menjawab dengan bijak, bahwa hal tersebut janganlah dijadikan beban, justru kita harus bersyukur bahwa kita telah dikaruniai anak dalam perjalanan hidup kita di dunia, dan konskuensinya jika kita mempunyai anak adalah harus mempunyai kemampuan untuk memberikannya fasilitas pendidikan, dan salah satunya adalah harus mampu membelikan seragam sekolah untuknya.
Ada hal yang membuat saya menjadi ironi melihat teman saya ini adalah dia baru saja memborong banyak pakaian lebaran yang diperuntukkan untuk keluarganya. Dia menuturkan pula bahwa dia baru saja mendapatkan THR dari kantornya, dan dia mempergunakannya untuk membeli baju lebaran bagi anak dan istrinya. Ironi yang dimaksud disini adalah, di sisi lain dia mengeluh beratnya untuk membeli seragam sekolah, tetapi untuk membeli baju lebaran hampir tidak beban untuk membelanjakannya.
Fenomena ini memang jamak terjadi di negeri ini, berdasarkan informasi dari Tokopedia, terdapat peningkatan penjualan kategori fesyen sebanyak 37 % pada saat bulan Ramadan tahun ini. Sementara itu, dari pihak Shopee, melaporkan terdapat peningkatan transaksi penjualan sebanyak 44 kali lebih banyak dari biasanya dalam fitur Shopee Live pada saat bulan Ramadan tahun ini.
Sementara itu, sempat beredar informasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan merilis format pakaian seragam baru bagi peserta didik setelah lebaran ini. Respons dari netizen dari informasi ini, justru banyak yang 'julid' mengeluhkan bahwa harga seragam sekolah dirasakan cukup mahal bagi mereka.
Dari kondisi tersebut, saya menangkap, sebenarnya daya beli orang tua untuk menyediakan seragam sekolah bagi anaknya tidaklah begitu menjadi beban, kembali ke sudut pandang dalam melihat anggaran keuangan rumah tangga. Artinya jika untuk pembelian yang sifat konsumtif sekunder seperti membeli baju baru saat lebaran atau kuota data untuk game mobile anaknya, kebanyakan mereka mau membelanjakannya, namun kenapa hal-hal untuk kepentingan pendidikan anaknya seperti pengadaan seragam sekolah atau membelikan buku-buku pendamping, terasa berat untuk dikeluarkan.
Jika kondisi riil masih seperti ini, ada beberapa hal kiranya yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar masalah seragam sekolah setiap tahun ajaran baru tidak menjadi polemik 'nyinyir' para orang tua wali murid, berikut ulasannya.
Audit Program Subsidi Seragam
Hampir di setiap daerah, ada program subsidi seragam yang diselenggarakan kepala daerah setempat, formatnya ada yang langsung diberikan ke peserta didik, adapula yang berkerjasama dengan toko-toko penyedia seragam sekolah dengan memberikan potongan harga bagi peserta didik yang terpilih dalam program subsidi.
Hanya saja saya melihat program yang sangat bagus ini perlu diaudit lagi, karena faktanya masih banyak peserta didik yang kurang mampu belum mendapat manfaat program ini. Sebagai contoh, di Kabupaten Karanganyar, pemkab setempat melakukan subsidi seragam untuk sekolah dasar untuk 6.200 peserta didik di 466 sekolah pada tahun lalu, sementara menurut data BPS, jumlah peserta didik sekolah Dasar di Kabupaten Karanganyar adalah sebanyak 65.000 siswa. Idealnya, pemberian subsidi seragam gratis harus melebihi kuota lebih dari 10 % jumlah keseluruhan peserta didik, dengan berdasar persentase orang miskin di Kabupaten Karangnyar menurut data BPS yang mencapai 9-10 %.
Penulis berharap, para pemangku kebijakan agar terus meningkatkan jumlah sasaran peserta didik yang akan diberikan program subsidi seragam gratis, dikarenakan pihak sekolah terkadang agak sulit membuat 'kategori' orang tua wali murid yang kurang mampu. Ke depannya, pihak orang tua wali murid pun diberi bisa opsi untuk mempunyai kesempatan mendapatkan subsidi tersebut, sehingga memudahkan pihak sekolah dalam memetakan siapa saja membutuhkan seragam gratis dengan pertimbangan tertentu.
Tabungan Seragam Sekolah
