Mundurnya Dirjen Perhubungan Darat beberapa waktu lalu cukup menyita perhatian Penulis, bagaimana tidak ia mundur dilatarbelakangi oleh permasalahan klasik yaitu kemacetan. Libur panjang menjelang Hari Natal dan Tahun Baru membuat berbondong-bondong masyarakat perkotaan secara bersamaan tumpah ruah di jalan menuju destinasi tujuan liburan, alhasil kemacetan parah tidak dapat dihindari. Sesuatu hal yang kiranya tidak mengherankan mengingat kejadian serupa memungkinkan disebabkan momentum adanya libur panjang contoh saja fenomena mudik ketika Hari Raya Idul Fitri yang terjadi setiap tahunnya.
Penulis sepakat akan pandangan pihak-pihak yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat bukanlah sesuatu hal yang urgent diperlukan (tidak akan mengubah keadaan) karena permasalahan kemacetan merupakan tanggungjawab bersama otoritas yang terkait didalamnya. Walaupun demikian kita patut mengapresiasikan apa yang beliau telah putuskan, harapan semoga siapa pun yang menggantikannya dapat membawa amanah dan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya.
Satu hal yang Penulis ingin soroti dari mundurnya Dirjen Perhubungan Darat yaitu mengenai terlambatnya (mengantisipasi) himbauan agar kendaraan truk tidak diperkenankan melewati jalan tol, hal inilah yang ditenggarai memicu kemacetan yang terjadi pada pekan lalu. Agar kejadian yang sama tidak kembali terjadi mengingat waktu liburan panjang pekan lalu (Hari Natal) sama persis dengan kondisi pekan ini liburan pergantian tahun maka Kemenhub telah membuat Surat Edaran yang berisikan himbauan larangan truk melewati jalan tol pada tanggal 30 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016. Padahal jika diamati melalui layar kaca justru kendaraan pribadilah yang paling mendominasi sehingga kemacetan tersebut terjadi.
Kembali ke permasalahan mengantisipasi, mengenai kemacetan ibarat sudah menjadi ciri khas makanan sehari-hari masyarakat di kota-kota besar khususnya Ibukota Jakarta, faktor utama yang menyebabkannya antara lain lonjakan populasi penduduk, transmigrasi, semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor (pribadi), dan lain-lain sebagainya sehingga Jakarta semakin padat. Jika menganalogikan apa yang terjadi (kemacetan) di Ibukota Jakarta diimajinasikan dengan diberlakukannya larangan terhadap salah satu jenis kendaraan maka kiranya dalam gambarannya tidak sama sekali memberikan sebuah hasil signifikan dalam menangani kemacetan.
Kemacetan yang diakibatkan liburan panjang merupakan hal serupa (cerminan) dimana masyarakat menggunakan kendaraan bermotor didalam rutinitas kesehariannya. Kemacetan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan kondisinya semakin parah tidak dapat ditolerir. Terlepas dari permasalahan lamanya transaksi di gerbang tol, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah kendaraan bermotor jelas semakin banyak. Namun hal tersebut bukanlah kesalahan dari para penggunanya, akan tetapi memang opsi transportasi yang menuju destinasi tujuan pun juga terbatas.
Alangkah baiknya jika mereka yang berteriak mengeluhkan kemacetan akibat liburan panjang pekan kemarin lebih cermat lagi dalam mencerna permasalahan. Itulah konsekuensi ketika memindahkan sebagian besar penduduk perkotaan secara bersamaan, apabila kemacetan liburan panjang destinasi dalam maupun luar kota membuat rasa kapok maka tidak ada salahnya melirik mengisi liburan dengan aktivitas bersama keluarga di rumah selain murah juga terhindar dari macet. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.