Mohon tunggu...
Reno Dwiheryana
Reno Dwiheryana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Blogger/Content Creator

walau orang digaji gede sekalipun, kalau mentalnya serakah, bakalan korupsi juga.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Beruntungnya Jaksa Pinangki, Apesnya Angelina Sondakh

16 Juni 2021   13:35 Diperbarui: 16 Juni 2021   13:46 2038
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Angelina Sondakh dan Jaksa Pinangki (Tribunnews)

Dikutip dari KompasTV. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang yang juga melibatkan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

Sebelumnya Pinangki dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Melalui putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun, menjadi 4 tahun penjara.

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam putusan banding kasus Pinangki. Antara lain karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Kemudian Hakim turut mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

Pemotongan masa hukuman Jaksa Pinangki sontak menimbulkan keberatan dari beragam pihak yang menilai putusan tersebut menciderai rasa keadilan. 

Penulis pribadi memandang pemotongan masa hukuman ini seperti memperlihatkan inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak korupsi. 

Sebagai orang awam, Penulis bertanya-tanya bagaimana mungkin para koruptor akan kapok merugikan negeri ini jika penegakan hukum di Indonesia seolah-olah kehilangan taringnya.

Rasa kemanusiaan memang perlu serta ditegakkan dalam setiap keputusan pengadilan. Akan tetapi apakah rasa kemanusiaan pantas diterapkan dengan cara memotong lebih dari setengah masa hukuman?

Apakah alasan seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang dianggap sebuah "excuse" pantas dikala saat pelaku melakukan tindak korupsi tidak sama sekali memikirkan konsekuensi akibat perbuatannya?

Apakah inkonsistensi penegakan hukum ini akan membuat terpidana koruptor yang memiliki status serupa seperti Jaksa Pinangki berteriak meminta keadilan? Sebagai gambaran saja, mantan Kader Partai Demokrat Angelina Sondakh.

Pada 10 Januari 2013, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan kepada Angelina Sondakh.

Kemudian di tingkat MA pada 21 November 2013, hukuman Angelina Sondakh diperberat menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500 juta. Majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti setara dengan Rp40 miliar.

Lalu pada akhir tahun 2015, MA mengabulkan PK yang diajukannya sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Perbandingan sanksi hukum yang Penulis kemukakan diatas bukan berarti mendukung pengurangan hukuman pada para koruptor, melainkan lebih kepada mengemukakan ironi terhadap penegakan hukum penjahat kerah putih ini.

Jika para pembaca perhatian, baik Jaksa Pinangki dan Angelina Sondakh keduanya sama-sama terjerat kasus korupsi dan berstatus sebagai seorang Ibu dan memiliki balita.

Lantas pertanyaannya dari dua kasus korupsi tersebut mengapa ada perbedaan sikap dari pihak pengadil?

Adanya perbedaan sikap ini tentu tidak hanya akan memberikan citra buruk kepada penegakan hukum di Indonesia terhadap para koruptor, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik adanya unsur keberpihakan pihak pengadil kepada suatu kasus tertentu.

Secara tidak langsung pula nama pemerintah akan terbawa-bawa dalam pemotongan masa hukuman ini karena dianggap tidak serius dalam upaya memberantas tindak korupsi. Yang pada akhirnya akan memunculkan spekulasi publik bahwa "ada udang dibalik bakwan".

Dalam kaitan hukuman penjara, ada kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih enak dari rumah sendiri. Pada hakikatnya memang demikian, ketika Anda merasakan hukum kurungan penjara maka Anda tidak akan merasa kenyamanan, kebebasan Anda pun dibatasi, dan akan jauh dari orang-orang Anda cintai. 

Namun kesadaran itu muncul bagi mereka yang sadar hukum, bukan kepada para koruptor yang mengedepankan keserakahan menganggap dirinya akan hidup seribu tahun lamanya.

Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun