Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi mengatakan Pemprov DKI tidak akan menggusur pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar Ibukota. Nantinya PKL itu akan ditata supaya bisa berdampingan dengan pejalan kaki.
"Bukan berarti merampas hak pejalan kaki, namun ditata sedemikian rupa sehingga tidak berbenturan dengan pejalan kaki," ujar Irwandi kepada Medcom.id, Jumat, 8 Desember 2017 - dikutip melalui portal berita MetroTV dengan judul "Pemprov DKI Izinkan PKL Dagang di Trotoar"
Apabila anda membaca berulang-ulang artikel tersebut maka Penulis pastikan bahwa tidak ada masalah dengan indera penglihatan anda, bahwa benar adanya Pemprov DKI memberikan izin kepada PKL untuk berdagang di atas trotoar. Secara teknis mereka para PKL dikelola oleh Pemda sebagai PKL binaan, mereka diberikan izin berikut tempat (lokasi) tak terkecuali trotoar dan diwajibkan membayar sewa.
Sekilas langkah yang Pemprov DKI ambil patut diapresiasi dimana para PKL merasa terbantukan, maka dengan adanya izin tersebut mereka (PKL) dapat berdagang dengan tenang. Namun sayangnya jika ditelaah kembali langkah yang Pemprov DKI lakukan dengan mengizinkan PKL berdagang di atas trotoar merupakan gambaran dari sesat pikir. Walau dengan dalih dibina, ditata sedemikian rupa, maupun alasan moral disini Pemprov DKI dengan jelas-jelas telah mengenyampingkan hak pengguna jalan dan dampak dari pemberian izin tersebut.
Sebagai gambaran, di jalan Cempaka Putih Tengah 1 (tepat bagian belakang Univ. Yarsi) dan Cempaka Putih Tengah 30 (deretan PHI) terdapat beberapa PKL binaan yang berdagang di atas trotoar. Lokasi di sekitaran Rumah Sakit Islam Jakarta keadaannya memang selalu ramai terlebih menjelang jam makan siang, para mahasiswa maupun karyawan tumpah ruah mencari makanan yang dijajakan disana.
Kondisi yang ramai itu tentu sangat menguntungkan bagi para PKL, namun pada kenyataannya justru membuat lokasi tersebut kian tak teratur. Para PKL lain bermunculan tak terkontrol mengisi pinggir jalan bahkan ada yang membuat lapak permanen, kemudian parkir liar mobil dan motor merajalela tanpa mengindahkan ketertiban. Apa langkah Pemprov DKI menanggapi hal ini? Tidak ada. Keadaan seolah dibiarkan semerawut, walau sesekali ada penertiban akan tetapi sifatnya angin-anginan bahkan tak berdampak bagi lapak permanen yang mempunyai backingan.
Pada hakikatnya Pemprov DKI hanya berpikiran pendek dalam memberikan solusi tanpa meninjau dampak-dampak yang dihasilkan serta lalai dalam tugasnya sebagai pengawas. Alhasil solusi yang sesaat tersebut malah hanya menimbulkan masalah baru tanpa adanya penyelesaian, tak hanya pengguna jalan yang dirugikan melainkan masyarakat yang hidup disekitar lokasi ikut merasakan kesemerawutan. Kalau sudah begini impian Ibukota Jakarta yang tertib hanya sebatas angan-angan, sangat jauh untuk direalisasikan selama siapa yang dipucuk kekuasaan tidak mampu bersikap tegas dan memberikan solusi yang tepat. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.