Visa Cascade: Jalan Baru Bagi Mobilitas dan Peluang Ekonomi Indonesia

Langkah Uni Eropa memberikan kemudahan visa jangka panjang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah sinyal kuat bahwa hubungan strategis Indonesia dan Uni Eropa di kawasan Indo-Pasifik memasuki babak baru yang lebih inklusif dan saling menguntungkan.

Kebijakan visa cascade ini merupakan hasil nyata dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 13 Juli 2025 di Brussels. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut sebagai "perubahan signifikan" yang akan memangkas birokrasi, mengurangi beban administratif, dan memberi kemudahan mobilitas jangka panjang bagi WNI yang ingin bepergian ke wilayah Schengen.

Secara teknis, WNI yang memiliki riwayat penggunaan visa Schengen dalam tiga tahun terakhir kini berkesempatan mendapatkan visa multi-entry hingga lima tahun. Tahun 2024 lalu, Indonesia tercatat mengajukan 203 ribu aplikasi visa Schengen, menempatkannya di peringkat ke-13 dunia dan ke-3 di ASEAN setelah Thailand dan Filipina.

Dampak Langsung untuk Pelaku Usaha

Kebijakan ini jelas memberi angin segar bagi pelaku usaha. Dengan akses visa yang lebih mudah, pengusaha Indonesia dapat lebih leluasa menghadiri pameran internasional seperti Hannover Messe, SIAL Paris, hingga Paris Fashion Week. "Fleksibilitas baru ini akan mempermudah ekspansi usaha, membangun jaringan, dan membuka peluang ekspor yang lebih besar," ujar Menko Airlangga.

Mobilitas ini tidak hanya relevan untuk bisnis. Pelajar, peneliti, hingga wisatawan pun akan merasakan dampaknya. Lebih dari sekadar perjalanan, kebijakan visa cascade membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk riset pasar, forum bisnis, dan lokakarya di berbagai kota Eropa.

Pelengkap IEU-CEPA dan Momentum Baru Diplomasi Ekonomi

Kebijakan visa cascade ini juga menjadi pelengkap penting dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang segera dirampungkan. Kombinasi keduanya diharapkan dapat memperluas akses pasar, menurunkan hambatan perdagangan, dan mendorong investasi dua arah.

Menko Airlangga menegaskan, "Pemerintah sepenuhnya mendukung kebijakan ini. Kami mendorong pelaku usaha, pelajar, maupun turis Indonesia untuk memanfaatkannya dengan bijak. Momentum ini harus kita gunakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan hubungan antar masyarakat Indonesia-Uni Eropa."