Untuk merespons kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS), Indonesia akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan. Langkah ini diambil demi menjaga hubungan dagang jangka panjang, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah terus berkoordinasi antar kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya untuk menyusun langkah strategis.
Koordinasi ini, lanjut Airlangga, penting agar setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan nasional.
Pemerintah juga memantau dampak kebijakan ini terhadap industri padat karya yang berorientasi ekspor, seperti pakaian dan alas kaki. Sektor-sektor ini rentan terhadap gejolak pasar global, sehingga pemerintah terus memberikan insentif yang tepat untuk menjaga daya saing dan kelangsungan usaha.
Kebijakan tarif baru ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Presiden Prabowo, kata Airlangga, sudah memberi arahan untuk mengirim surat resmi sebelum tanggal tersebut. Pemerintah juga terus berupaya menyusun langkah deregulasi, sambil mendengarkan masukan dari pelaku usaha. Asosiasi industri pun akan dilibatkan dalam forum sosialisasi yang dijadwalkan pada Senin, 7 April 2025.
Selain menghadapi kebijakan dari AS, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menyambut pembukaan pasar Eropa sebagai alternatif, mengingat kawasan ini merupakan pasar terbesar setelah China dan AS.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
