Kemunafikan orang Indonesia pernah dikemukakan oleh wartawan senior, Mochtar Lubis dalam pidatonya pada 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kala itu, Lubis mengemukakan tujuh ciri sifat buruk manusia Indonesia, yakni munafik, tidak mau bertanggung jawab, berperilaku feodal, percaya pada takhyul, bersifat artistik, dan ciri lainnya yang bersifat hedon dan instan.
Asal mula kemunafikan orang Indonesia menurut Lubis dimulai pada era feodalisme dan kolonialisme. Pada masa itu, manusia Indonesia kerap kali merasa dipaksa oleh kekuatan-kekuatan feodal dan kolonialis untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakan, dipikirkan, maupun dikehendaki oleh dirinya, karena takut akan mendapat hukuman dan ganjaran buruk yang membawa bencana dari dirinya. Sistem feodal dan kolonialis pada masa lampau begitu menekan, menindas dan ekspoitatif pada rakyat.
Sehingga cara-cara kekerasan, paksaan, kekejaman atau malah pembunuhan tersebut membuat rakyat Indonesia kebanyakan menjadi manusia munafik, baik itu untuk tujuan menyelamatkan diri dari ancaman maupun mengahampa pada raja, penguasa atau penjajah pada masa itu. Proses kemunafikan tersebut berlangsung bertahun-tahun selama dua periode (feodalisme dan kolonialisme eropa) hingga akhirnya menjadi ciri khas manusia Indonesia.
Sifat munafik kata Lubis adalah perilaku berpura-pura , lain di muka, lain di belakang. Dalam dunia seks, misalnya, di hadapan umum orang Indonesia ramai-ramai mengecam perilaku seks yang terbuka atau setengah terbuka. Majalah porno atau video mesum dikecam. Tetapi di luar itu, banyak tempat prostitusi yang dibuka, dilindungi, serta digemari oleh sejumlah orang Indonesia.
Lubis mencotohkan, dalam lingkungannya, orang berpura-pura alim. Namun ketika bepergian ke Singapura, Hongkong, Paris, New York, Amsterdam, ia lantas mencari nightclub dan memesan perempuan-perempuan di sana.
Di level pemerintahan, semua orang mengutuk korupsi, baik di lingkaran penguasa maupun di luarnya. Tetapi, praktik korupsi dari rezim ke rezim, dari era ke era kian bertambah besar. Lihat saja di era reformasi sekarang, praktik korupsi makin menggila. Para elite politik yang duduk di pemerintahan mulai dari parlemen, eksekutif maupun yudikatif nyaris tidak ada yang bersih dari praktik korupsi.
Dari awal persaingan dan perebutan kursi kekuasaan dalam pemilu, misalnya, para elite politik sudah korup. Apalagi pada saat duduk menikmati kekuasaan, pencurian dan penggelapan uang negara pasti dilakukan untuk mengembalikan modal awal pemilu sekaligus untuk memperkaya diri melalui jabatan kuasa.
Pada saat pemilu, di hadapan publik para elite politik tersebut berjanji dengan muluk untuk membela dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun ketika terpilih dan menduduki jabatan empuk, mereka hanya bekerja dan berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompok partainya. Selama menjabat di pemerintahn kepentingan rakyat tidak pernah lagi disebut-sebut. Kalau pun disebut, tetapi perilaku dan kebijakannya tidak memihak pada rakyat.
Ketika dituding melakukan korupsi mereka mengelak dan membela diri habis-habisan dengan kebohongan dan kepura-puraannya. Padahal, tingkah serta mimiknya menimbulkan kecuringaan besar bahwa dirinya benar-benar korupsi. Kebohongan para elite politik akhirnya diumbar di depan publik bahwa mereka orang benar, adil dan bersih dari korupsi. Sehingga terkadang bentuk kebohongan dan kebenaran hari ini sangat sulit dibedakan.
Kasus M. Nazaruddin, misalnya, membuat kita bertanya-tanya, siapa sesungguhnya yang terlibat dalam praktik korupsi Wisma Atlet di Palembang. Kita pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang benar antara tudingan yang dilontarkan oleh M. Nazaruddin atau belaan yang diungkapkan oleh Anas Urbaningrum soal korupsi Wisma Atlet dan politik uang yang terjadi di pada saat Kongres Partai Demokrat.
Tanpa harus diinvestigasi lebih jauh kebenarannya, publik sudah tahu elite partai politik termasuk Partai Demokrat nyaris tidak ada yang bersih dari korupsi. Meskipun Anas Urbaningrum mengelak, orang sudah menilai, Anas diduga terlibat dalam praktik korupsi yang terjadi di internal Partai Demokrat.
