Ekosistem Mangrove Kuala Tungkal : Integrasi Pelestarian Alam dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alam, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove. 

Salah satu wilayah yang menonjol dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan potensi mangrove adalah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kawasan ini mengembangkan wisata mangrove yang tidak hanya memberikan daya tarik wisata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. 

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan ekowisata mangrove ini dapat menjadi contoh penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Wisata Mangrove Pangkal Babu dan Hutan Mangrove Pantai Kelapa merupakan dua kawasan yang menjadi ikon ekowisata di Kuala Tungkal. Kawasan Pangkal Babu telah dikembangkan menjadi destinasi wisata edukatif dengan jembatan kayu panjang yang melintasi hutan mangrove, menara pandang, dan spot foto bernuansa alami. 

Sementara itu, Pantai Kelapa menampilkan kawasan mangrove yang masih asri dan menjadi lokasi strategis untuk edukasi lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan wisata berbasis lingkungan ini. 

Dalam berbagai kesempatan, termasuk kunjungan Menparekraf RI, kawasan ini mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari penguatan desa wisata dan destinasi hijau.

Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang bertanggung jawab terhadap alam dan memberdayakan masyarakat setempat secara berkelanjutan. 

Konsep ini sangat sejalan dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah yang menekankan pada prinsip keadilan (al-'adl), kebermanfaatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun). 

Dalam praktiknya, wisata mangrove di Kuala Tungkal tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang usaha syariah bagi masyarakat, seperti warung halal, pemandu wisata edukatif, serta kerajinan tangan dari limbah mangrove yang diolah secara kreatif.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan adil kepada pelaku usaha, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat menjadi landasan penting agar aktivitas ekonomi tetap dalam koridor syariah.

Keberadaan wisata mangrove telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kuala Tungkal. Banyak warga sekitar yang terlibat langsung sebagai pekerja, pedagang, pemandu wisata, hingga pengelola homestay. Selain meningkatkan kesejahteraan, aktivitas ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

UMKM yang berbasis halal turut berkembang, menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan. Konsep ini dapat menjadi model ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekologis sesuai maqashid syariah.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pengembangan wisata mangrove di Kuala Tungkal masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya promosi digital, dan perlunya pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan wisata secara profesional.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggandeng perguruan tinggi, termasuk program studi Ekonomi Syariah, untuk memberikan edukasi dan pendampingan berbasis syariah. 

Selain itu, pengembangan wakaf produktif juga dapat menjadi solusi pendanaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut.

Wisata Mangrove di Kuala Tungkal adalah contoh nyata integrasi antara pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara syariah. 

Dengan pendekatan ekowisata yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kawasan ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Ke depan, diperlukan sinergi yang kuat antara semua pihak agar potensi ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual.