Paradigma mengelola wilayah perbatasan Negara adalah analog menugaskan security (satpam) di sisi pagar luar rumah. Mereka justru harus digaji, bukan dibebani untuk mencari tambahan penghasilan bagi pemilik rumah.
Sudah saatnya, secara komprehensif integral dan holistik, pengelolaan migas dikembalikan kepada khittohnya, antara lain sebagai alat pertahanan negara -- menjadi tonggak terdepan dalam menjaga kedaulatan teritorial Indonesia, yang dikelola secara sinergis terpadu dengan komponen kekuatan bangsa lainnya.
Wilayah kerja migas di perbatasan harus dapat difungsikan sekaligus sebagai value chain logistik dan instrumen keamanan dan pengamanan wilayah.
Bagaimana dengan di zona ekonomi eksklusif. Sepanjang kita ikuti di pemberitaan media massa, bahwa nelayan nelayan negara tetangga dengan dikawal oleh pasukan pengawal pantainya sering masuk dan mencari ikan di ZEE.
Sesekali pihak Indonesia mengerahkan kapal Badan Keamanan Laut maupun Kapal Patroli Angkatan Laut untuk mengusirnya. Kapal kapal nelayan asing itu pergi namun muncul lagi beberapa waktu kemudian.
Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nelayan Indonesia> Sudahkan wilayah ZEE itu dieksploitasi dan diramaikan dengan aktivitas penangkapan ikan? Apakah di sekitar itu sudah ada industri pengawetan perikanan, pemrosesan air tawar, penyediaan BBM atau posko keamanan ? Apakah nelayan dan kapal kapal Indonesia sudah banyak dan berkelanjutan meramaikan kawasan tersebut ?
Kalau belum, ya tidak heran kalau kapal kapal nelayan asing yang tergiur berburu di sana. Di laut lepas, tidak seperti di daratan ada benda benda fisik, kultur atau bangunan sebagai penanda wilayah. Di laut hanya ada titik titik imajiner yang disebut koordinat.
Pelajaran pahit yang Indonesia telah telan ketika kalah dari Malaysia dalam perebutan Sipadan -- Ligitan, karena abai dalam mengusahakannya hendaknya tidak boleh terulang di Natuna.
Pemerintah perlu membangun industri perikanan terpadu di sekitar kawasan itu. Kegiatan kebaharian dan kepelautan harus dikembangkan untuk menunjukkan penguasaan dan pengurusan efektif terhadap kawasan yang luas itu.
Memperhatikan hal hal tersebut di atas, paradigma pengelolaan wilayah perbatasan harus berubah. Pertimbangan ekonomi dalam mengelola wilayah perbatasan harus dinomorduakan. Nomor satu adalah untuk menjaga integritas wilayah. Pendekatan pembangunan di kawasan perbatasan harus dengan perlakuan khusus.
Juga adalah penting memadukan pengembangan wilayah kerja pertambangan dengan pengelolaan pulau pulau terluar yang berada di bawah tugas fungsi Kementerian Kelautan maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Rencana pengembangan tata ruang pembangunan daerah harus menyesuaikan dan selaras dengan narasi besar menjaga kedaulatan di tapal batas.
