Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Serabutan

Ikuti kata hati..itu aja...!!!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pantas, Fadli Zon "The One and Only" dan Pegang Kartu AS Gerindra

30 Oktober 2020   15:13 Diperbarui: 30 Oktober 2020   15:16 780 25 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Pantas, Fadli Zon "The One and Only" dan Pegang Kartu AS Gerindra
Pikiran-rakyat.com

SEJATINYA siapapun yang menceburkan diri masuk organisasi atau partai politik harus mentaati setiap ketentuan dan kebijakan yang ada. Jika, tidak mampu atau tidak sejalan dengan kebijakannya siap-siap saja dikucilkan bahkan bukan mustahil ditendang dari keanggotaan.

Di ranah politik telah cukup banyak contoh saat kader partai tak sejalan dengan kebijakan pimpinan. Akibatnya mereka keluar sendiri atau dipecat.

Contoh teranyar adalah politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Politisi asal Sumatera Utara tersebut akhirnya mengundurkan diri dari partai yang telah membesarkan namanya, karena bersebrangan paham.

Partai Demokrat seperti diketahui sangat menolak keras disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Bahkan, akibat penolakannya itu, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan ketua umum dan sesepuh partai berlambang Mercy sempat dituduh sebagai dalang dibalik terjadinya aksi protes penolakan UU 'Sapu Jagad" yang terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020 lalu.

Di lain pihak, Ferdinand yang juga merupakan bagian dari Partai Demokrat malah mendukung UU Ciptaker. Menurutnya, produk legeslasi yang disahkan pada 5 Oktober 2020 itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan bersipat pancasilais.

Tanpa harus menunggu teguran atau sanksi lain dari pihak partai, Ferdinand memutuskan keluar dari Partai Demokrat. Dan, kemudian bakal mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak sedikit pihak yang mengapresiasi langkah Ferdinand tersebut. Dia dinilai ksatria dengan mundur dari partai ketika sudah tidak lagi terjadi kesepahaman sikap politik.

Namun, apa yang terjadi pada Ferdinand Hutahaean atau kader-kader partai lain yang telah lebih dulu mundur sendiri atau dimundurkan oleh pimpinannya tidak berlaku bagi Fadli Zon.

Bukan rahasia umum, sejak partainya Gerindra mendeklarasikan diri sebagai partai koalisi pemerintah pasca persaingan sengit Pilpres 2019 berakhir, sikap Fadli Zon tidak banyak berubah. Sikap yang diperlihatkan pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu masih tetap sama saat partainya masih berstatus oposisi.

Fadli Zon masih tetap konsisten dengan 'hobby' lamanya mengkritisi kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi. Termasuk terakhir turut menolak UU Ciptaker. Padahal Partai Gerindra sendiri sebagai salah satu partai yang ikut menandatangani UU 'Sapu Jagad' dimaksud.

Sikap konsisten Fadli Zon ini tentu menimbulkan kecurigaan publik. Bagaimana bisa dia terus kukuh dengan sikapnya, sementara partainya dan Prabowo Subianto sebagai ketua umum sudah jelas-jelas berada di pihak pemerintah.

Pertanyaan besar lainnya juga turut menguat. Seorang Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan keras ternyata lembek ketika dihadapkan pada tingkah polah Fadli Zon. Buktinya Fadli Zon terus saja dibiarkan 'berpetualang' dengan sikap kritisnya terhadap pemerintah tanpa ada teguran sedikitpun dari Prabowo selaku nahkoda partai.

Pertanyaan ini pun sejujurnya menancap kuat di pikiran saya sendiri. Ada apa dengan Prabowo dan bagaimana bisa Fadli Zon berbuat seenak udelnya sendiri seolah tak peduli dengan sikap partai?

Dalam beberapa kesempatan saya sempat menulis artikel di Kompasiana tentang hipotesa alasan lunaknya Prabowo terhadap Fadli Zon. Salah satu yang pernah saya ungkapkan adalah karena Fadli Zon dianggap pihak yang mengetahui betul isi dapur Prabowo dan Partai Gerindra.

Dengan alasan itu, Fadli Zon menjelma jadi the one and only dan memegang 'Kartu As' di Partai Gerindra sehingga bisa berbuat sesuai dengan kata hati tanpa harus tunduk pada sikap partai.

Hipotesa ini setidaknya dikuatkan dengan sebuah pengakuan Fadli Zon saat diwawancarai oleh ahli hukum tata negara, Refly Harun dalam tajuk Fadli Zon: "Leadership Jokowi Kurang Bisa Menyatukan Bangsa".

Dalam kesempatan itu Fadli Zon mengungkit kembali sebagai salah satu penggagas Partai Gerindra. Dia juga menyebut, Prabowo Subianto sebenarnya sempat menolak gagasannya mendirikan partai politik.

"Gerindra itu pada mulanya gagasan saya, bukan saya ngarang-ngarang. Saya bicara dengan Pak Hashim," katanya. (Wartaekonomi.com).

Masih dikutip dari Wartaekonomi.com, saat itu, kata Fadli, Prabowo menolak gagasan mendirikan partai. Karena, beliau saat itu menjadi Anggota Dewan Penasihat Golkar sehingga merasa masih bisa untuk merebut Golkar pada kompetisi berikutnya.

"Saya katakan, tidak mungkin berhadapan ketika itu Ketua Umum Golkar Pak Jusuf Kalla. Jadi sebaiknya membuat parpol sendiri, lalu saya ikut mulai pembuatan AD/ART. Saya pimpin tim kecil merumuskan manifesto perjuangan kemudian menjadi namanya Partai Gerindra," katanya.

Merujuk pada pengakuan Fadli Zon terhadap Refly Harun, maka sangat wajar bila Prabowo tidak berani tegas. Boleh jadi Prabowo merasa bahwa sebenarnya yang menjadikannya besar sebagai Ketum Partai Gerindra adalah berkat jasa besar Fadli Zon. Sehingga mantan Danjend Kopasus itu merasa perlu memberikan kebebasan penuh sebagai bentuk balas budinya.

Bukan hanya itu. Alasan lain diamnya Prabowo mungkin dia paham betul bahwa Fadli Zon sangat hapal segala hal yang menyangkut rahasi dapur Partai Gerindra. Dengan begitu, Prabowo harus benar berhati-hati menyikapi segala tindak-tanduk Fadli Zon, karena salah-salah bisa merugikan partai dan Prabowo sendiri secara sudut pandang politik.

Namun, jika Fadli Zon terus-terusan dibiarkan menjadi the one and only saya rasa tidak baik juga bagi kesehatan partai. Dalam hal ini, bukan mustahil akan membuat masyarakat bingung tentang sikap Partai Gerindra sesungguhnya.

Bagi partai politik lain yang jeli tentu akan bisa memanfaatkan situasi ini demi kepentingannya. Maksudnya, menarik simpati atau menggiring masyarakat yang tengah bingung terhadap sikap politik Partai Gerindra untuk masuk ke partai mereka.

Salam

VIDEO PILIHAN