Di ranah politik telah cukup banyak contoh saat kader partai tak sejalan dengan kebijakan pimpinan. Akibatnya mereka keluar sendiri atau dipecat.
Contoh teranyar adalah politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Politisi asal Sumatera Utara tersebut akhirnya mengundurkan diri dari partai yang telah membesarkan namanya, karena bersebrangan paham.
Partai Demokrat seperti diketahui sangat menolak keras disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Bahkan, akibat penolakannya itu, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan ketua umum dan sesepuh partai berlambang Mercy sempat dituduh sebagai dalang dibalik terjadinya aksi protes penolakan UU 'Sapu Jagad" yang terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020 lalu.
Di lain pihak, Ferdinand yang juga merupakan bagian dari Partai Demokrat malah mendukung UU Ciptaker. Menurutnya, produk legeslasi yang disahkan pada 5 Oktober 2020 itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan bersipat pancasilais.
Tanpa harus menunggu teguran atau sanksi lain dari pihak partai, Ferdinand memutuskan keluar dari Partai Demokrat. Dan, kemudian bakal mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tak sedikit pihak yang mengapresiasi langkah Ferdinand tersebut. Dia dinilai ksatria dengan mundur dari partai ketika sudah tidak lagi terjadi kesepahaman sikap politik.
Namun, apa yang terjadi pada Ferdinand Hutahaean atau kader-kader partai lain yang telah lebih dulu mundur sendiri atau dimundurkan oleh pimpinannya tidak berlaku bagi Fadli Zon.
Bukan rahasia umum, sejak partainya Gerindra mendeklarasikan diri sebagai partai koalisi pemerintah pasca persaingan sengit Pilpres 2019 berakhir, sikap Fadli Zon tidak banyak berubah. Sikap yang diperlihatkan pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu masih tetap sama saat partainya masih berstatus oposisi.
Fadli Zon masih tetap konsisten dengan 'hobby' lamanya mengkritisi kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi. Termasuk terakhir turut menolak UU Ciptaker. Padahal Partai Gerindra sendiri sebagai salah satu partai yang ikut menandatangani UU 'Sapu Jagad' dimaksud.
KEMBALI KE ARTIKEL
