Diejek PDIP, Demokrat Bongkar "Drama" Lawas Puan

SENGKARUT Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) tidak hanya menyisakan banyak peserta aksi demonstran terluka dan fasilitas umum yang rusak. Akan tetapi juga semakin memperdalam jurang perbedaan antara dua partai politik yang sudah cukup lama berseteru. PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. 

Sebelum membahas apa yang terjadi antara PDIP dengan Parta Demokrat pasca pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang. Ada baiknya sedikit mundur dulu ke belakang untuk mengupas sedikit tentang ikhwal perseteruan diantara kedua partai politik tersebut. 

Kisah "perang dingin" antara PDIP dengan Partai Demokrat diawali sejak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat yang juga menjabat Menkopolkam berani menantang presidennya, Megawati dari PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilpres 2004. 

Celakanya pada kala itu tantangan SBY berhasil dengan kemenangan dan didaulat menjadi presiden pertama RI hasil pemilihan langsung. Kejadian ini membuat Megawati kecewa dan merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya sendiri. 

Sejak saat itulah hubungan keduanya merenggang yang berdampak pada disharmonisasi partai. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, PDI Perjuangan dengan yakin menempatkan diri sebagai partai oposisi.

Ajakan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan sempat dilayangkan. Namun, Megawati dan PDI Perjuangannya bulat dengan keputusannya untuk berada di pihak bersebrangan. 

Saat masa pemerintahan SBY usai, tiba saatnya PDI Perjuangan mengambil alih kekuasaan. Partai berlambang banteng gemuk moncong putih ini mampu memenangkan dua Pemilu berturut-turut sekaligus menempatkan usungannya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI. 

Rupanya Partai Demokrat pada saat tak berkuasa tidak setegas PDI Perjuangan saat jadi oposisi. Partai berlambang Mercy ini kerap menerapkan politik dua kaki alias abu-abu. 

Tak sedikit pengamat menduga bahwa politik tersebut sengaja dilakukan demi mendapat tempat di kursi pemerintahan. Namun, niatnya itu hingga hari ini tak pernah terwujud. 

Bahkan, saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra SBY diwacanakan bakal masuk Kabinet Indonesia Maju (KIM) pun akhirnya gagal. Diduga kuat, karena tidak mendapat persetujuan Megawati sebagai pimpinan partai penguasa. 

Alasan tidak setujunya Megawati ini sudah bisa ditebak. Yaitu, karena kurang harmonisnya hubungan dia dengan SBY.