Dengan begitu, pertama kali dalam sejarah politik Sumbar, PDIP tidak terlibat dalam perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur di daerah Minangkabau.
Tak sedikit yang menganggap, pernyataan Puan tersebut dianggap sebagai wujud arogansi PDIP. Bahkan, salah seorang tokoh Papua, Christ Wamea berharap di masa mendatang bukan hanya Sumbar yang tanpa PDIP, tetapi seluruh Indonesia. Karena menurutnya PDIP sumber masalah.Â
Jika insiden tersebut tidak segera diantisipasi dan peristiwa serupa terus terjadi, bukan tidak mungkin apa yang disampaikan Christ Wamea bukan sekadar harapan.Â
Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah tidak gampang. PDIP mesti segera menemukan formula baru agar mampu mempertahankan "mahkota" sebagai penguasa pemilu legeslatif sekaligus mengamankan tongkat estapet jabatan presiden atau paling tidak wakil presiden.Â
Besarnya PDIP, khususnya dalam dua pemilu terakhir tentu tak lepas dari peran sentral Megawati sebagai ketua umum dan sosok Jokowi.Â
Megawati dianggap sosok cerdas dan jeli sehingga mampu melihat potensi seseorang dijadikan pioneer sebagai vote getter partai. Buktinya kejeliannya itu siapa lagi kalau bukan Jokowi.Â
Sementara Jokowi adalah sosok yang sejak awal telah dibungkus sebagai figur sederhana nan merakyat. Rupanya ini mampu membius masyarakat untuk bersimpati terhadap dirinya.Â
Perpaduan ini menghasilkan kolaborasi sempurna. PDIP merajai dua pemilu dan Jokowi mampu menduduki jabatan presiden dalam kurun waktu yang sama.Â
Masalahnya, Megawati bukanlah manusia abadi. Lambat laun dia akan tergerus faktor usia dan tidak mampu lagi mengurus partai. Di satu sisi Jokowi pun tak selamanya berkuasa. Sementara eksistensi PDIP jelas harus tetap dipertahankan demi terus mewarnai blantika politik di tanah air.Â
Tak ada jalan lain, PDIP harus segera mencari calon pengganti yang paripurna dan mampu membawa partai banteng tetap berjaya.Â
