Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Freelancer - Serabutan

Ikuti kata hati..itu aja...!!!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Rocky Gerung Mau Jadi Menkumham, Masa Iya?

5 Juli 2020   20:18 Diperbarui: 5 Juli 2020   20:21 318
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

ANCAMAN reshuffle kabinet yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat konstalasi politik tanah air sedikit memanas. Tepatnya panas dingin, terutama bagi partai politik yang menempatkan para kadernya di kabinet.

Celakanya, menurut hasil analisa para pengamat politik tanah air, ternyata tidak sedikit para pembantu presiden dari partai politik yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) dianggap pantas untuk dilakukan perombakan.

Uniknya lagi, mereka justru datang dari partai politik besar, seperti halnya PDI Perjuangan dan Golkar.

Dari PDI Perjuangan, muncul nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dan  Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Di Partai Golkar justru lebih banyak lagi. Nama-nama yang beredar adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Bidang Perekonomian (Menko ekonomi), Airlangga Hartarto dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali.

Dari kelima nama tersebut di atas, nama Mankumham, Yasonna Laoly merupakan nama menteri yang paling banyak mendapat sorotan.

Pasalnya, besdasarkan hasil survey yang diselenggarakan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) dari tanggal 8 hingga 25 Juni 2020, nama Yasona Laoly menduduki peringkat pertama sebagai menteri yang paling pantas untuk direshuffle oleh Presiden Jokowi. 

Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini mendapatkan angka tertinggi dengan nilai 64,1 persen.

Banyak yang menduga jebloknya nama Yasonna menurut hasil survey IPO, sebagai akibat dari kebijakannya tentang pembebasan puluhan ribu narapidana melalui program asimilasi dan integrasi bulan April lalu, menimbulkan kegaduhan dan keresahan di kalangan masyarakat sipil.

Sebab, sebagian dari para narapidana yang dibebaskan tersebut kembali berbuat tindakan-tindakan kriminalitas.

Hasil survey IPO ini tentu bukanlah referensi mutlak yang mampu mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Hal ini hanya sebatas bentuk penilaian atau aspirasi masyarakat terhadap tingkat kepuasan atas kinerja Yasonna dan para menteri yang lainnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun