Mohon tunggu...
Samhudi Bhai
Samhudi Bhai Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kompasianer Brebes Community (KBC)-68 Jawa Tengah -Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

PPKM Level 3 Batal, Ternyata Begini Alasannya

8 Desember 2021   00:36 Diperbarui: 8 Desember 2021   00:53 272 19 2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Varian omicron/shutterstock.com

Kondisi perekonomian disaat Pemberlakuan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang mempunya dampak signifikan khususnya masyarakat kecil yang hanya mengandalkan pekerjaan disektor informal.

Sebagai mana para buruh tani, buruh harian maupuun bagi para pedagang kecil. Bukan hanya itu para pegawai kantor pun mengalami hal yang sama tentang susahnya perekonomian di kehidupannya.

Mengingat kebutuhan orang setiap hari semakin meningkat dan harus diselesaikan segera seperti membayar listrik, membayar tagihan motor dan segala yang mencakup barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluannya.

Akan tetapi semua itu tidak dapat diselesaikan dengan secara baik dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM bagi warga Indonesia. Umumnya masyarakat mengeluh dan mengatakan hal tersebut hanya menambah penderitaan masyarakat.

Sebagaimana fungsi PPKM yakni agar dapat membantu Pemerintah dalam memulihankan ekonomi Indonesia. Dengan PPKM diharapkan dapat menekan lajunya lonjakan dari pada Covid-19.

Namun yang terjadi diluar sana justru sebaliknya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Memang harus diakui bahwa hidup terkadang bagaikan menyantap si buah malakama atau pun menghadapi dua pilihan yakni ditelan pahit dibuang pun sayang.

Begitu pula jika melihat kondisi sekarang ini dimana Covid-19 masih terus terjadi bahkan sering terjadi lonjakan ditiap daerah di Indonesia.

Sedangkan aturan PPKM bagi yang kontra justru malah membuat dari para pelaku UMKM sendiri mengalami sepi pembeli akibat PPKM daya beli masyarakatnya turun drastis.

Covid-19 varian omicron/shutterstock.com
Covid-19 varian omicron/shutterstock.com
Selain itu ingin keluar rumah untuk mencari kerja sudah pasti akan ditindak oleh penegak hukum. Sebaliknya jika diam saja dirumah sudah pasti tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk zehari-harinya, begitulah alasan masyarakat yang menolak adanya PPKM. 

Penulis paham betul bahwa saat ini varian omicron telah melonjak di berbagai negara seperti Jepang dan Belanda. Penulis juga mengerti bahwa wabah pandemi Covid-19 ini masih ada sekalipun sudah turun

Masyarakat yang kontra dapat dimaklumi, sebab info yang didapat kurang valid dan umumnya tidak mengetahui bagaimana Pemerintah telah berupaya keras dengan semaksimal mungkin agar kasus Covid-19 ini segera hilang dari permukaan Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan