Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kembali gaduh di media sosial. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan gebrakan hebat terkait vaksin yakni mengeluarkan peraturan pemerintah.
Keputusan Presiden tersebut telah tertuang dalam Perpres Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya untuk menanggulangi covid-19.
Sanksi menolak vaksin diterapkan oleh Pemerintah bertujuan untuk menangkal wabah pandemi agar meminimalisir jumlah pertumbuhan angka kasus covid-19 yang meraja lela pertumbuhannya.
Bahkan untuk kasus ini Pemerintah telah jauh-jauh hari mengumumkan agar masyarakat bisa disiplin dengan penuh kesadaran untuk saling bahu membahu gotong-royong mengatasi masalah ini.
Vaksin pada saat itu belum ditemukan oleh karenanya Presiden Joko Widodo memberi pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk patuhi protokol kesehatan demi keselamatan.
Sanksi menolak vaksin kini sudah diterapkan dan harapannya dengan adanya ini masyarakat menjadi sadar bahwa yang sedang dihadapi ini adalah urusan nyawa bukan urusan kerja saja.
Namun, pada kenyataannya tetap banyak yang tidak mau untuk ikut dalam program vaksinasi. Bahkan cenderung menjadi provokator bagi para masyarakat awam lain agar menolak untuk divaksin.
Sebenarnya sah-sah saja apa bila banyak yang menolak vaksin dan itu hak semua orang untuk tidak ikut program pemerintah. Namun, yang menjadi soal di sini adalah provokasi tersebut. Silahkan saja tidak suka vaksin asal jangan menjadi provokator untuk orang lain yang meninginkan untuk ikut divaksin.
Terkadang Saya menjadi bingung sendiri dengan tingkah para provokasi anti vaksin ini. Entah apa yang dimau olehnya.
Dulu sebelum ada vaksin, Pemerintah selalu didesak agar segera mengantisipasi wabah pandemi denga meminta untuk didatangkan vaksin. Sekarang giliran vaksin sudah tiba di Indonesia, mereka meminta lagi untuk dilakukan uji coba.
Bahkan banyak yang mengatakan jika vaksin tersebut tidak halal karena mengandung minyak babi. Padajal tujuannya jelas berita tersebut terarah agar masyarakat takut terhadap vaksin.
Hoak demi hoak terus mereka sebarkan tak lain dan tidak bukan agar masyarakat menolak vaksin sehingga berimbas pada pemerintah yang selalu disalahkan.
Menurut Saya soal vaksin tidak perlu untuk dijadikan polemik berkepanjangan. Tidak seharusnya untuk dijadikan argumentasi karena tidak penting  dan tidak ada manfaatnya alias unfaedah.
Oleh karena itu saya menghimbau kepada saudara semuanya untuk abaikan mereka bagi yang menolak vaksin dan saya mengajak kepada saudara. Demi keselamatan bersama, ayo gunakan vaksin dan jangan menolaknya.
Masih inget kan bahwa dulu banyak yang meminta agar Indonesia segera melakukan lock down? Untung Presiden Joko Widodo tidak menanggapi ocehan tersebut, sebab jika dituruti bisa bahaya.
Jangankan dikasih lock down, Pemerintah memberlakukan PSBB saja sudah banyak yang mengeluh, mengkritik, membuly bahkan sengaja tidak taat terhadap peraturan tersebut.
Sanksi menolak vaksin bertujuan agar Indinesia segera terbebas dari wabah pandemi yang sudah berjalan satu tahun ini. Upaya ini jelas berdampak positif untuk masyarakat demi keselamatan.
Vaksin Demi Kesehatan dan KeselamatanÂ
Saya heran ketika pada beberapa bulan lalu bukan hanya heboh namun lebih tepatnya malu-maluin. Pasalnya terkait vaksin ini pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk masyarakat Indonesia agar normal seperti sedia kala. Namun yang terjadi adalah sebaliknya.
Pemerintah bahkan didesak agar suntik ulang sebab menurut orang-orang anti vaksin ini bahwa jarum suntik tidak sah karena tidak lurus menyuntiknya. Padahal dalam tayangan pada video tersebut jarum terlihat masuk ke lengan Presiden Joko Widodo secara sempurna.
Serangan demi serangan selalu dihembuskan dengan berbagai narasi sesat dan fitnah murahan kepada Pemerintah seakan tiada habisnya. Apa sebenarnya yang di inginkan mereka?
Setelah covid-19 datang di Indonesia dengan ganasnya, kelompok mereka mendesak pemerintah agar segera didatangkan vaksin. Bahkan setelah ada vaksin mereka meminta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI pun mengabulkan keinginan mereka yakni memberinya label sertifikat halal serta suci agar vaksin dapat diakui oleh golongan mereka. Setelah vaksin pun diakui halal oleh MUI, mereka ingin agar vaksin tersebut dipakai secara gratis karena menurutnya masyarakat sedang susah serta kelabakan perekonominya.
Selanjutnya vaksin pun akhirnya digratiskan oleh pemerintah, mereka masih penasaran tentang keampuhan vaksin. Lalu didesak pula agar vaksin diuji coba dengan cara disuntikan. Disinilah mereka meminta agar Presiden terlebih dahulu melakukan vaksinasi pertama.
Presiden Joko Widodo pun siap untuk disuntik pertama sesuai dengan permintaan mereka. Namun, mereka meminta agar live secara langsung tanpa diedit sehingga real tanpa rekasaya.
Hal ini pun dituruti oleh Pemerintah yakni penyuntikan vaksin pertama pada Presiden dilakukan secara live dichannel resmi youtube milik Sekretariat Presiden.
Acara uji coba vaksin pun berjalan lancar, namun bagi kelompok mereka ternyata masih penasaran saja. Mereka justru meminta agar diperiksa kembali penyuntikan vaksin tersebut. Terutama menayakan asli atau palsu vaksinnya.
Setelah semua dari A sampai Z dijalani oleh pemerintah dengan sukses tanpa editing serta rekayasa justru kelompok mereka memberinya tanggapan bahwa uji coba tersebut adalah pencitraan.
Mengapa Pemerintah selalu salah dimata mereka? Sebaik dan setulus apapun program kebijakan Pemerintah, tidak ada yang baik dimata mereka. Siapakah mereka ini sebenarnya? Mereka adalah kelompok Kadrun sang barisan sakit hati.
Pada akhirnya saya mengajak kepada semuanya demi keselamatan semuanya mari kita patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga tiga M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan.Â
Samhudi Bhai
Kompasianer Brebes Community (KBC) 68 Jawa Tengah-Indonesia.
