Strategi Indonesia Menghindari Ancaman Resesi Ekonomi Masa Pandemi

Organisasi World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa dunia sedang mengalami Global Pandemic Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sejak awal tahun 2020. Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, Covid-19 semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari laman detiknews, sejak 2 Maret hingga 21 April 2020 kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 7.135 kasus. Peningkatan kasus Covid-19 tidak hanya sampai April namun terus berkembang hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei dan Juni 2020. Pandemi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia ini membuat pemerintah sangat perlu memberlakukan suatu kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19. Salah satu cara yang dipilih pemerintah yaitu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan ini telah diterapkan hampir di semua wilayah, terutama di pusat-putat kegiatan sosial kemasyarakatan. Wabah ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan terutama sektor ekonomi.

Penerapan PSBB di berbagai wilayah menimbulkan banyak permasalahan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat.  PSBB membuat proses ekspor dan impor tidak dapat berjalan semestinya sehingga memperlambat laju investasi dalam negeri. Selain itu, banyak karyawan yang dirumahkan akibat larangan pemerintah untuk membuat kerumunan dalam jumlah besar. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal ini juga sebagai akibat dari turunnya omset perusahaan karena menurunnya jumlah permintaan akan suatu produk tertentu. Andry Satrio Nugroho mengatakan juga bahwa gelombang PHK yang lebih besar akan datang pada akhir kuartal II-2020. 

Hal ini terkonfirmasi berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan Juni 2020 bahwa jumlah karyawan yang dirumahkan sebanyak 3,05 juta sejak Maret 2020. Tidak hanya pada perusahaan besar saja, UMKM juga mengalami kemerosotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi ini setidaknya mengakibatkan tiga dampak besar diantaranya, menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya tingkat investasi, dan berhentinya proses ekspor ke seluruh negara. International Monetary Fund dan World Bank memprediksi bahwa resesi akan mengancam perekonomian global hingga akhir kuartal I tahun 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisi tentang strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghindarkan Indonesia dari resesi ekonomi di masa pandemi.

Resesi adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi riil tumbuh negatif atau dengan kata lain terjadi penurunan produk domestik bruto selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun berjalan. Resesi ditandai dengan melemahnya perekonomian global dan akan mempengaruhi ekonomi domestik negara-negara di seluruh dunia. Kemungkinan suatu negara mengalami resesi semakin kuat apabila perekonomian negara tersebut memiliki ketergantungan pada perekonomian global. Resesi ekonomi dapat menyebabkan terjadinya penurunan semua aktivitas ekonomi seperti laba perusahaan, lapangan kerja dan investasi secara bersaman. Resesi ekonomi biasanya terkait dengan adanya penurunan harga (deflasi) atau sebaliknya, kenaikan harga yang tajam (inflasi) dalam proses yang disebut stagflasi. Faktor-faktor lain terjadinya resesi dapat dilihat dari beberapa hal seperti ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang lambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut, nilai impor jauh lebih besar dibandingan nilai ekspor, dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (Badan Pusat Statistik, 2020), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Q1-2020 tercatat hanya tumbuh sebesar 2,97% (y-o-y) yang merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2001. Disamping itu, ekonomi Indonesia Q22020 terhadap Q2-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% (y-o-y). Kontraksi pertumbuhan terjadi di hampir semua wilayah usaha. 

Bidang usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang signifikan yaitu industry transportasi dan penyimpanan (pergudangan) yang mengalami peningkatan sebesar 30,84%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,02%. Menurut sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2-2020 (y-on-y), Lapangan Usaha Informasi menunjukan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,58%; kemudian disusul Perikanan, Pertanian dan Kehutanan sebesar 0,29%; dan Real Estat sebesar 0,07%. 

Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah tatanan ekonomi global bergerak menuju ekonomi digital dan perkembangan keuangan. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 transaksi online terus berkembang pesat akibat adanya kebijakan work from home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan. Pada saat ekonomi berjalan terlalu lambat yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pertumbuhan perekonomian negara maka kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter dalam yang sinergis akan memberikan dampak positif dan menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi dalam menghadapi ancaman resesi. Kebijakan fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas pelaku UKM melalui Keberhasilan penanganan Covid-19. Melalui kebijakan fiskal pemerintah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dalam jangka pendek kebijakan tersebut harus difokuskan pada pemberian bantuan darurat kepada populasi yang rentan dan bisnis yang terkena dampak. 

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter untuk mendorong investasi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini secara umum ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjaga dan mencapai kestabilan mata uang. Penetapan tingkat suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menstabilkan mata uang.

Pada Maret 2020, para menteri ASEAN yang bertanggung jawab atas ekonomi menyetujui tanggapan kolektif untuk mengurangi dampak ekonomi dari keadaan darurat COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pasar ASEAN agar tetap terbuka untuk perdagangan dan investasi, meningkatkan berbagi informasi regional dan kolaborasi, menghindari tindakan yang dapat memicu tekanan inflasi atau berdampak buruk pada ketahanan pangan regional serta membangun kepercayaan di Asia Tenggara sebagai pusat investasi, perdagangan, tujuan pariwisata, memanfaatkan teknologi dan perdagangan digital untuk mempromosikan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan jangka panjang. 

Meskipun wabah Covid-19 terus menebar ancaman, ada beberapa faktor yang membuat pelaku UMKM masih mampu sustainable ditengah wabah ini, salah satu di antaranya adalah masyarakat yang membeli produk-produk dari UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan bisnis kecil atau jasa yang selalu dekat dengan masyarakat.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa adanya Covid-19 membuat perekonomian dunia khususnya Indonesia terancam resesi. Melihat kondisi tersebut pemerintah Indonesia mengantisipasinya dengan membuat berbagai paket atau stimulus kebijakan yang memberikan kontribusi aktif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang ditujukan untuk perbaikan produktivitas, daya saing, investasi serta pertumbuhan perekonomian dunia.  Selain itu, diperlukan kontribusi dari masyarakat dengan cara mendukung usaha UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi ini dengan membeli produk-produk UMKM tersebut dimana usaha UMKM merupakan salah satu sektor yang mencapai angka 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia sehingga memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat juga dapat memberikan inovasi atau perbaikan system informasi di bisnis startup yang sedang dikembangkan dalam rangka menumbuhkembangkan bisnis digital sebagai solusi mengatasi kelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.