Menakar Kinerja Menteri Pertanian

Tiga tahun terakhir sektor pertanian mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah mengingat sektor ini menjadi tumpuan hidup hampir 60% penduduk Indonesia. Bentuk perhatian tersebut terwujud dalam support anggaran dalam upaya menggulirkan berbagai program peningkatan swasembada pangan dan kesejahteraan petani yang tertuang dalam program strategis Kementan. 

Tentu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang Menteri Pertanian dalam memujudkan target besar tersebut ditengah pertumbuhan perekonomian nasional kurang progresif. Dibutuhkan langkah dan strategi jitu sehingga fungsi dari program dan kegiatan mampu mencapai sasaran. Pengelolaan sektor pertanian harus lebih profesional, modern dan mampu menghadapi tantangan dan kebutuhan global sekaligus mampu bersaing.

Peran Pertanian dan Pertarungan Pasar Global

Sektor pertanian Indonesia dihadapkan pada persaingan pasar yang semakin kompetitif, ditengah dinamika perubahan lingkungan strategis internasional. Ratifikasi berbagai kesepakatan internasional, memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi, serta membuka kran ekspor-impor seluas-luasnya. 

Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat, sebagai akibat integrasi pasar regional/internasional terhadap pasar domestik. Praktek perdagangan bebas yang cenderung menghilangkan perlakukan non-tariff barrier telah berdampak besar terhadap sektor pertanian Indonesia, baik di tingkat mikro(usahatani) maupun di tingkat makro (nasional-kebijakan). 

Di tingkat mikro, liberalisasi perdagangan ini sangat terkait dengan efisiensi, produktivitas dan skala usaha. Sedangkan di tingkat makro, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi petani produsen dan masyarakat konsumen. Pada kenyataannya kelompok negara maju lebih berhasil dalam mengamankan petaninya agar tetap bergairah berproduksi. Sementara negara-negara berkembang relatif kurang berhasil memproteksi petani produsen dan masyarakat konsumen.

Strategi Persaingan Global

Kementerian Pertanian menitikberatkan Strategi pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 pada 7 (Tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu (1) Peningkatan ketersediaaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantinaan; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Tantangan dan Permasalahan Pertanian

Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan dan sekaligus isu strategis yang dihadapi pembangunan pertanian antara lain: keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, masih banyak jaringan irigasi yang rusak, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian. 

Sementara itu, pada aspek manajemen isu strategis yang dihadapi antara lain: pengurangan anggaran (self blocking) dan perubahan susunan organisasi dan tata kerja di daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2016 yang mengamanatkan perampingan organisasi di daerah. Pengurangan APBN Kementerian Pertanian mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan di tahun 2016. 

Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP 18/2016 mengakibatkan banyak terjadi pergantian pejabat dan petugas, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala. Permasalahan pada aspek manajemen ini telah menjadi perhatian dan telah pula dilakukan beberapa upaya tindak lanjut.

Capaian Kinerja

Selama tahun 2015-2016, berbagai kegiatan terobosan tersebut meliputi: (1) bantuan alat mesin pertanian sebanyak lebih dari 180 ribu unit (antara lain: traktor, rice transplanter, combine harvester), (2) rehab jaringan irigasi tersier seluas 3,05 juta ha, (3) pengembangan sumber-sumber air seperti embung, long storage, dan dam parit sebanyak 3.771 unit, (4) penggunaan benih unggul padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah pada areal seluas 7 juta ha, (5) perluasan luas tanam dan luas panen padi melalui peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 1,73 (naik 2,95%), (6) perluasan luas tanam dan luas panen jagung melalui penanaman jagung di lahan sawit (terintegrasi) seluas 233 ribu ha (naik 100%), (7) pengembangan lahan rawa lebak seluas 367 ribu ha, (8) pelaksanaan sapi indukan wajib bunting (SIWAB) yang telah memperoleh 1,5 juta kelahiran anak sapi, (9) asuransi pertanian untuk areal padi seluas 674.650 ha, (10) pengembangan lumbung pangan di 5 provinsi, (11) pembangunan Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 1.218 unit, dan (12) pengendalian impor, terutama komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan daging sapi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2016 sebesar 79,1 juta ton GKG atau naik 4,97% dari tahun 2015 sebesar 75,4 juta ton, (2) produksi jagung tahun 2016 sebesar 23,2 juta ton atau naik 18,10% dari tahun 2015 sebesar 19,6 juta ton, (3) produksi bawang merah sebesar 1,3 juta ton atau naik 5,74% dari tahun 2015 sebesar 1,2 juta ton, (4) produksi aneka cabai sebesar 2,1 juta ton atau naik 9,95% dari tahun 2015 sebesar 1,9 juta ton, (5) impor jagung turun sebanyak 66,6% (3,22 juta ton tahun 2015 menjadi 1,07 juta ton tahun 2016), (6) impor bawang merah turun sebanyak 93,2% (17,43 juta ton tahun 2015 menjadi 1,19 juta ton tahun 2016), dan (7) impor beras medium turun 100% (1,15 juta ton tahun 2015 menjadi nol di tahun 2016), (8) Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,06% (101,59 tahun 2015 menjadi 101,66 tahun 2016), (8) Nilai Tukar Usaha Pertanian naik 2,31% (107,45 tahun 2015 menjadi 109,93 tahun 2016), dan (9) jumlah penduduk miskin turun 1,51% (17,94 juta jiwa tahun 2015 menjadi 17,67 juta jiwa tahun 2016).

Kesejahteraan Petani

Pada sisi perdagangan dan kesejahteraan petani, indikatornya antara lain dicerminkan oleh nilai ekspor dan impor (perdagangan), Nilai Tukar Petani dan jumlah penduduk miskin (kesejahteraan). Nilai perdagangan sektor pertanian tahun 2016 menunjukkan nilai yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat terlihat dari nilai impor beberapa komoditas pangan strategis yang mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun 2015. 

Beberapa komoditas strategis yang mengalami penurunan impor tersebut diantaranya: jagung (turun 66,6%); bawang merah (turun 93,2%); beras medium Bulog (turun 100% atau sama sekali tidak ada impor beras). Disisi lain, ekspor beras justru mengalami kenaikan sebesar 43,7%. Untuk Nilai Tukar Petani (NTP), NTP tahun 2016 naik sebesar 0,06%. Begitu juga Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) naik sebesar 2,31%. Pada aspek kesejahteraan petani, dicerminkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,51% dan rasio gini di desa yang menurun 0,07 poin.

Tentu capaian tersebut tidak mencerminkan keberhasilan sesungguhnya sektor pertanian, masih diperlukan berbagai peningkatan kinerja terutama yang menyangkut pengelolaan sektor hilir sebagai indikator nilai tambah bagi petani dan potensi kenaikan kontribusi terhadaap devisa negara. Sektor pertanian harus tampil lebih tangguh yaitu dengan mengoptimlakan seluruh elemen dan potensi sumberdayaa yang ada dalama upaya meningkatkan hasil yang maksimal dari seluruh aktivitas komoditas. Masih banyak aspek-aspek yang harus dibenahi oleh kementerian Pertanian dalam menampilakn pertanian Indonesia sebagai pertanian modern salah satunya adalah penguatan SDM, baik di tingkat birokrasi dan petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.