Konsep GBHN dalam RUU HIP

Gelombang demonstrasi massa akibat sentimen SARA di beberapa kota besar Amerika Serikat terus berlanjut. Presiden Donal trump bahkan sempat mengancam akan memberlakukan aksi militer bagi para demonstran yang dianggap telah menjurus kepada tindakan kekerasan dan pengerusakan fasilitas publik. 

Massa aksi yang notabene merupakan warga kulit hitam, secara masif mengganggu konsentrasi Trump yang sedang fokus menggecarkan politik luar negeri AS dalam menghentikan pengaruh China di Hong Kong. 

Hal ini, tentu menjadi kredit poin bagi China yang sejak awal geram dengan campur tangan AS di negara 2 sistem Hong Kong. Oleh China, AS ditengarai berada di balik setiap peristiwa aksi anti China yang digemakan oleh aktivis demokrasi Hong Kong selama ini. 

Sebelumnya, kedua negara selalu melalukan aksi saling serang dengan perang tarif hingga nyaris adu kekuatan militer di laut China Selatan. Kompetisi teknologi, dagang dan bisnis hingga militer kedua episentrum ideologi besar dunia ini telah membawa dunia dalam petaka pandemik covid-19 yang menggemparkan penduduk bumi hari-hari ini.

Indonesia sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo pada 2014, sudah jatuh cinta pada kemajuan ekonomi China beberapa tahun belakangan. Indonesia terlihat seperti sedang bucin-bucinnya (bucin : budak Cinta) dengan negara komunis yang terkenal tertutup secara politik itu. Meskipun tertutup dan stabil secara politik, secara ekonomi China dikenal sangat sangat kapitalistik. 

Skema aneksasi dan kolonisasi dengan pendekatan ekonomi telah secara signifikan menjadikan cengkraman hegemoni China begitu masif dan kuat menghujam ke dalam sistem kenegaraan negara-negara yang umumnya negara berkembang. Maka tidaklah heran jika rezim Indonesia hari ini memberikan keistimewaan yang tidak sangat spesial bagi kepentingan investasi dan bisnis China di Indonesia. 

Tentu hal ini tidak ujug-ujuk terjadi. China memang memiliki kedekatan historis yang spesial dengan beberapa tokoh dan organisasi pergerakan Indonesia sejak masa revolusi. China tidak hanya membawa masuk modal investasi dan teknologi, namun juga tenaga kerja kasar yang terkonsentarasi di pelosok-pelosok negeri. 

Tidak sampai di situ, insentif kebijakan politik pun tak tanggung diberikan sebagai tanda cinta rezim kepada negara penggagas One Belt One Road ini. Dan kali ini, DPR yang mayoritas diisi oleh fraksi pendukung pemerintah sedang menggodok satu RUU berbasis ideologi. RUU Haluan Ideologi Pancasila namanya.

Adapun Tujuan daripada RUU ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun kebijakan, perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi pelaksanaan dan evaluasi terhadap program pembangunan nasional di berbagai bidang, baik pusat maupun di daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila; dan sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Jika dicermati, tujuan daripada RUU HIP ini adalah sangat identik dan relevan dengan wacana yang pernah ditawarkan oleh salah satu partai yang berhasyrat ingin menghidupkan kembali konsepsi GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). GBHN yang dipraktekan selama masa orde baru, merupakan pedoman pembangunan berkarakter otoritarian yang tentu sangat bertentangan dengan nilai demokrasi dan Pancasila itu sendiri. Secara historis GBHN merupakan produk kebijakan warisan "Demokrasi terpimpin" orde lama yang tidak relevan dengan orientasi reformasi.

Dengan adanya haluan negara yang kaku, akan sangat bertentangan dengan fenomena VUCA pasar global post-modern yang dinamis. Arah pembangunan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Rakyat hanya menjadi penonton. Dalam sejarahnya, pembuatan haluan negara banyak dilakukan negara-negara komunis tempat pemerintah mengontrol ketat bahkan menguasai rakyatnya.