[caption id="attachment_93414" align="alignnone" width="320" caption="poto, jakartapress.com"][/caption] "Mengajak Prabowo masuk kabinet itu seperti menggunakan jasa joki 3 in 1, membantu mengatasi keadaan, tapi bila disemprit polisi di tengah jalan, mau tak mau joki harus diturunkan," kata Rachlandachland Nashidik, Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Partai Demokrat. Istilah ini muncul dari dari Rahlan, berkaitan dengan masa lalu Prabowo, yang diduga terlibat melanggar ham pada masa lalu pada saat masih aktif dimilter. Memang Prabowo, tidak pernah diminta pertanggung jawaban atas dugaan lenyapnya beberapa aktivis yang hilang. Koordinator Kontras, Haris Azharkontras, jika Prabowo masuk di kabinet SBY, pemerintahan Yudhoyono akan mengesampingkan kasus pelanggaran HAM yang membelit Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. Padahal "Prabowo patut dimintai keterangan. Dia punya kendali efektif untuk mencegah kerusuhan 1998. Nyatanya kerusuhan waktu itu tidak tercegah," kata Haris. Sudah barang tentu, partai Gerindra merasa jengkel, setelah diajak masuk koalisi, di puji sebagai kawan baru, kemudian dijatuhkan kembali oleh Rahlan (pungsionaris Demokrat), dengan kembali mengungkap dosa masa lalu Prabowo. Sementara Habiburahman (Gerindra)," menyesalkan Pernyataan Rachland  karena Rachland seolah mengabaikan fakta politik yang sebenarnya terjadi. Sejak awal Gerindra sama sekali tidak pernah mengemis agar dimasukkan ke dalam koalisi dan diberi jatah menteri. Isu akan dimasukkannya Gerindra ke koalisi dan diberi jabatan menteri justru awalnya dihembuskan poitisi-politisi Demokrat sendiri,". Berubahnya arus partai Demokrat ini, barangkali karena Gerindra terlalu banyak meminta kepada SBY yang sulit dipenuhi, bahkan Mubarok sudah memberi peringatan agar Gerindra tak terlalu banyak meminta, sementara berbuat saja belum. Tidak heran perlu alasan dan isu baru bagi Demokrat agar punya alasan kepada rakyat, bahwa tidak masuknya Gerindra kedalam koalisi karena alasan dan dosa masa lalu Prabowo, walau janji dan ajakan sudah diucapkan. Rakyat akan binggung, begitu mudahnya para politisi melontarkan janji dan begitu mudahnya menarik ucapannya, tidak dalam tempo satu tahun, dalam tempo haripun begitu mudah ingkar janji. Yah sudahlah, kita hanya rakyat biasa, yang selalu berharap, agar para politisi dan pemerintah tidak melupakan rakyat kecil yang makin menderita, ditengah pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak dinikmati orang-orang yang memang sudah kaya dan rebutan jabatan menteri diantara para parpol koalisi dan calon koalisi.
