Bersumber pada kalkulasi dari model ekonomi, mewabahnya Covid- 19 memperlambat perkembangan ekonomi nasional pada 2020 sebesar 0, 28%. Perpindahan sedangkan pada mengkonsumsi rumah tangga terjalin sebab kekhawatiran penularan virus sehingga warga kurangi kegiatan di luar rumah. Tidak hanya itu, pengeluaran buat mengkonsumsi suplemen kesehatan, masker, serta hand sanitizier bertambah. Dampaknya diperkirakan terjalin penyusutan mengkonsumsi agregat 0, 21% serta berkontribusi terhadap perlambatan perkembangan ekonomi sebesar 0, 5%.( Bisnis Indonesia, 10 Maret 2020).
Buat mencegah akibat ekonomi dari Covid- 19, pemerintah wajib mengatur pasokan sebab peningkatan harga, paling utama harga pangan selaku salah satu faktor utama inflasi. Upaya jangka pendek dari pemerintah butuh difokuskan pada insentif harga- harga produk mengkonsumsi sebab donasi zona mengkonsumsi dominan dalam perekonomian Indonesia. Penyusutan 10% harga berpotensi tingkatkan output sebesar 0. 18% serta tingkatkan pemasukan rumah tangga sebesar 0. 26%( Media Indonesia, 2 Maret 2020). Terlebih dalam waktu dekat warga hendak mengalami Ramadhan serta Idul Fitri. Pemerintah membenarkan warga tidak takut dengan akibat Covid- 19 hendak hadapi kesusahan bahan santapan. Bulog turut berfungsi dalam penyediaan pasokan pangan yang lumayan buat melayani kebutuhan warga di tengah wabah Covid- 19.
Dana Moneter Internasional( IMF) memohon pemerintah segala negeri di dunia membuat stimulus yang substansial serta koordinasi internasional buat mencegah akibat ekonomi dari Covid- 19. Pemerintah Indonesia akanmengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang ialah kebijakan stimulus kedua buat menjamin kelancaran kemudian lintas ekspordan impor benda. Pemerintah tadinya sudah menghasilkan paket kebijakan stimulus awal dengan membagikan insentif untuk turis mancanegara supaya pariwisata Indonesia terus bergerak.
Paket kebijakan stimulus kedua terdiri dari 4 kebijakan, ialah awal, pemerintah hendak menyederhanakan ketentuan larangan pembatasan ataupun tata niaga ekspor mulai dari ketentuan Sistem Verifikasi serta Legalitas Kayu( SVLK), health certificate, serta pesan penjelasan asal. Kedua, pemerintah hendak melaksanakan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, paling utama impor bahan baku. Pengurangan pembatasan impor bahan baku ini biar tidak terkendala dalam proses impornya.
Ketiga, pemerintah hendak melakukan percepatan proses impor buat memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantarkan pembebasan ijin impor diberikan pada 500 perusahan importir yang tercatat mempunyai reputasi positif( nasional. kontan. co. id, 2 Maret 2020). Keempat, pemerintah hendak kurangi bayaran logistik, melaksanakan efisiensi dalam proses distribusi benda. Dalam perihal ini, pemerintah mendesak integrasi Indonesia National Single Window( INSW) dengan Inaportnet lewat pembuatan National Logistics Ecosystem buat kurangi bayaran logistik di pelabuhan.
Fenomena panic buying dalam mengalami sebaran Covid- 19 diharapkan tidak berlangsung lama. Kepanikan pasti hendak memunculkan dampak domino yang kontraproduktif terhadap perekonomian. Akibat ekonomi akibat Covid- 19 semacam negeri yang lain pasti hendak dialami oleh Indonesia. Di satu sisi pemerintah mengalami kesusahan dalam sisi penciptaan serta di sisi lain konsumen melaksanakan pergantian mengkonsumsi. Tugas pemerintah supaya menjamin ketersediaan stok/ pasokan perlengkapan kesehatan serta benda kebutuhan pokok dalam kondisi lumayan, baik di pasar rakyat ataupun ritel modern. Ketersediaan stok benda paling utama kebutuhan pokok wajib didukung oleh Bulog, produsen, distributor, serta importir.
Pemerintah menghasilkan kebijakan stimulus kedua pasca- terindikasinya Indonesia terpapar Covid- 19 buat mengestimasi akibat ekonomi dari Covid- 19. Kebijakan stimulus kedua dalam waktu dekat hendak diterapkan buat mendesak kelancaran kemudian lintas benda ekspor serta impor. Langkah berarti yang butuh jadi atensi merupakan melindungi kebersihan diri serta area dan menjauhi kontak langsung dengan orang yang terindikasi terkena Covid- 19. Bimbingan kepada warga wajib secara teratur dicoba pemerintah dalam penangkalan Covid- 19 selaku upaya meredam kepanikan. Bimbingan bisa dicoba lewat kerja sama dengan pihak kedokteran yang dicoba baik di akademi besar ataupun di sekolah. Bimbingan pula butuh dicoba kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/ kota.DPR dalam guna pengawasannya butuh mendesak pemerintah menindak secara tegas serta kilat para spekulan yang menimbun benda sehingga menyebabkan kelangkaan saat sebelum kepanikan warga terus menjadi bertambah. Keadaan darurat ini bila tidak lekas ditangani dikhawatirkan tingkatkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Pemerintah butuh lekas berkoordinasi buat tingkatkan penciptaan guna mengestimasi lonjakan permintaan, pembelian sebab kepanikan, penumpukan, serta penyalahgunaan.
