Situasi politik dunia di awal dekade 1940-an amatlah kacau. Pada 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor. Maka perang dunia kedua yang sebelumnya terjadi di Eropa, kini meluas ke kawasan Asia Pasifik. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang kemudian menyerang Hongkong, menguasai Filipina dan Malaysia. Pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang menyerang Indonesia. Pangkalan Inggris di Singapura pun dikuasai pada 15 Februari 1942. Satu bulan kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda di Jawa menyerah kepada Jepang. Maka kemudian dimulailah era pendudukan Jepang di Indonesia.
Berbeda dengan era penjajahan Belanda yang bersifat pemerintahan sipil, pemerintahan pada era Jepang bersifat militer. Indonesia dibagi menjadi tiga pemerintahan militer pendudukan. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 menguasai wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 menguasai Jawa dengan berpusat di Jakarta. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) menduduki Indonesia bagian timur dengan pusatnya di Makassar.
Pemerintahan militer Jepang menyadari bahwa untuk melancarkan kegiatannya mengeksploitasi Indonesia, mereka membutuhkan bantuan dari orang Indonesia yang mau bekerja sama dengan Jepang. Kemudian didirikanlah organisasi-organisasi untuk mengeksploitasi tenaga rakyat Indonesia. Maka Gerakan Tiga A (Jepang Pelindung Asia, Pemimpin Asia, Cahaya Asia) dan kemudian Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) didirikan. Organisasi tersebut dimaksudkan untuk memobilisasikan penduduk supaya bekerja sama dengan Jepang. Gerkan Tiga A dan Poetera dikendalikan oleh para pemimpin nasionalis. Untuk Gerakan Tiga A, yang menjadi pemimpinnya adalah mantan anggota Parindra, yaitu Samsuddin. Namun Gerakan Tiga A ini tidak sesukses yang diharapkan. Sedangkan Poetera sebagai gantinya dipimpin oleh empat serangkai dengan diketuai oleh Soekarno. Meski efektif untuk memobilisasi rakyat, namun indikasi adanya pemimpin nasionalis yang memanfaatkan organisasi ini menyebabkan Poetera ditutup dan digantikan oleh Jawa Hokokai. Berbeda dengan kedua organisasi sebelumnya, badan ini digerakkan oleh pangreh praja.
Hal yang tidak bisa dilupakan pada periode ini adalah banyaknya rakyat Indonesia yang menderita bahkan mati akibat adanya pengerahan kerja paksa. Kerja paksa ini disebut romusha. Sejak tahun 1943, Jepang mengeluarkan kampanye propaganda untuk memperlancar usaha pengerahan ini. Di dalam kampanye itu, para pekerja romusha disebut sebagai “prajurit ekonomi” atau “pahlawan pekerja”. Dalam kenyataannya, mereka adalah pekerja yang diperlakukan dengan sangat buruk dan tidak manusiawi. Tercatat, dari 300.000 tenaga romusha yang dikirim ke luar Jawa, 70.000 orang diantaranya hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan.
Berbeda dengan romusha yang berperan sebagai tenaga pekerja kasar, Jepang banyak mendirikan organisasi kepemudaan yang berjenis semi militer.Seinendan, Keibodan, Heiho, Fujinkai, Peta, adalah badan-badan semi militer yang dipergunakan Jepang untuk membantu militer Jepang secara lagsung. Khususnya Heiho yang berperan sebagai pembantu prajurit Jepang di front utama. Organisasi-organisasi tersebut kelak bermanfaat bagi menumbuhkan jiwa kemiliteran bagi pemuda-pemuda Indonesia.
Setelah seumur jagung dikuasai Jepang, yaitu sekitar tiga setengah tahun, akhirnya Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Era baru dimasuki oleh bangsa Indonesa. Kemudian Indonesai terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaanya. Hingga akhirnya menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada 1949.
Setelah Indonesia merdeka, hubungannya dengan Jepang dimulai dengan babak yang baru. Era tahun 1950-an merupakan waktu ketika proses pampasan perang antara Indonesia dan Jepang dibicarakan. Bermula ketika diadakannya Perjanjian San Fransisco. Salah satu bagian dari perjanjian ini mengisyaratkan agar Jepang membayar pampasan perang kepada negara-negara yang pernah diduduki dan dirusak oleh Jepang. Perjanjian ini disepakati pada September 1951 dan berlaku efektif sejak 28 April 1952.
Awalnya, pemerintah Indonesia pada tahun 1952 menuntut pampasan perang sebesar 17 Milyar dollar AS. Namun Jepang merasa jumlah ini terlalu besar. Pembicaraan mengenai masalah ini menemui jalan buntu hingga tahun 1955. Namun perundingannya terus berlanjut hingga tahun 1957. Akhirnya disepakati bahwa pampasan perang yang akan diberikan Jepang ke Indonesia adalah sekitar 800 juta dollar AS, setengahnya dalam bentuk grant, setengahnya lagi sebagai bantuan ekonomi bersyarat ringan.
Persetujuan ini tercapai karena peranan dari Adam Malik. Bersama dengan Winoto Danuasmoro dan Elkana Tobing, juga setelah adanya campur tangan Sukarno. Adam Malik memiliki hubungan yang erat dengan Shigetada Nishijima, seorang tokoh di kepemimpinan partai LDP yang berkuasa. Bersama dengan pengusaha terkenal Jepang, Ataru Kobayashi dan Tomoyoshi Shirahata, Nishijima melicinkan jalan sehingga pada awal 1958 perjanjian pampasan perang ini ditandatangani.
Dekade tahun 1960-an adalah periode ketika dana pampasan perang direalisasikan dalam bentuk proyek pembangunan. Kontrak pampasan perang pertama ditandatanganni pada 18 Juni 1958 antara Kementerian Perkapalan Indonesia dan Perusahaan Dagang Kinoshita. Dalam kontrak ini, empat kapal baru dan lima kapal bekas yang seluruhnya berharga 7,2 juta dollar AS disuplai ke Indonesia. Dalam kebijakan pampasan perang ini, Jepang menggunakan cara yang tidak mau rugi. Setiap proyek atau pengadaan barang yang dibutuhkan selalu disuplai oleh dan dari perusahaan Jepang. Hal ini sesuai dengan sifat bisnis dan ekonomi Jepang yang selalu berhubungan dengan sesama warga Jepang. Sehingga modal yang berasal dari Indonesia akan dibelanjakan pada pengusaha Jepang, sehingga Jepang lah yang meraup keuntungan yang besar. Hal seperti ini berlanjut sampai pemerintahan orde baru, bahkan sampai kini.
Memasuki pertengahan tahun 1965, Indonesia memasuki babak baru dalam pemerintahan. Soekarno akhirnya lengser dan digantikan Soeharto setahun kemudian. Orde Baru lahir dengan menghadapi beban ekonomi yang berat, seperti beban utang dan inflasi yang sangat tinggi. Orde Baru kemudian menjalankan kebijakan luar negeri baru yang bertujuan untuk memperoleh bantuan ekonomi yang sangat dibutuhkan. Pada April 1996, Indonesia memasuki kembali lembaga-lembaga inernasional yaitu PBB. Kemudian mengumumkan memasuki kembali IMF. Sebulan kemudian, Soeharto mendukung upaya penyelesaian konflik dengan Malaysia. Hanya selang beberapa hari kemudian, Jepang mendukung pemerintahan Orde Baru dengan menawarkan uang darurat sebesar 30 juta dollar AS. Era awal Orde Baru memang ditandai dengan membludaknya bantuan luar negeri sebagai investasi pembangunan.
Waktu berjalan dan ekonomi Indonesia yang sempat mengalami inflasi sebesar 500% akhirnya bisa pulih. Hanya saja, investasi asing sangat banyak dan dirasa merongrong kedaulatan ekonomi bangsa. Kemakmuran pun hanya dimiliki oleh segelintir elite pemerintah dan para pengusaha China. Pada awal tahun 1970-an, gejolak sosial mulai terasa. Memasuki pertengahan tahun 1973, demonstrasi mulai terjadi dan meluas. Bahkan terdapat persaingan faksi di dalam pemerintahan. Masalah investasi asing ini merembet ke masalah mengenai bantuan Jepang. Jepang merupakan negara tujuan ekspor nomor satu bagi Indonesia. Jepang mengambil sebesar 53% ekspor Indonesia pada tahun 1973 dan memasok 29% impor Indonesia. Selain itu Jepang sangat menonjol karenainvestasinya yang meningkat pada industri pabrik di Jawa. Jepang dianggap secara luas sebagai pemeras ekonomi Indonesia.
Ketika Perdana Menteri Tanaka Kakuei berkunjung ke Jakarta pada Januari 1974, demonstrasi besar-besaran terjadi. Para demonstran membakar sekitar 800 mobil dan 100 gedung, dan merampok banyak toko yang menjual produk-produk Jepang. Kejadian ini dikenal dengan Malari atau malapetaka lima belas Januari. Namun kejadian ini tidak berpengaruh besar bagi hubungan kedua negara. Hanya saja, Jepang kemudian mengevaluasi sikap perekonomiannya di Indoensia. Sejak saat itu diplomasi kebudayaan semakin gencar dilakukan di Indonesia. Tidak ada lagi atasan dan bawahan yang kaku. Dalam perusahaan Jepang, atasan adalah berperan sebagai ayah dan bawahan adalah anak yang patut dibimbing.
Kemudian diplomasi kebudayaan Jepang dan Indonesia menjadi kunci keberhasilan hubungan Indonesia-Jepang. Hubungan kedua negara pun berlanjut dengan mesra hingga kini.
Bahan Bacaan:
Adhani, Rachmat. “Pampasan dan Kejahatan Perang Jepang terhadap Indonesia”. 17 Oktober 2010. dalam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=3031&type. diakses pada Minggu, 29 Mei 2011 pkl. 21.35. WIB.
Anonim. “Kebangoenan Asia” dalam Daulat Ra’jat edisi 28 Februari 1933.
Anonim. “Pampasan Perang Jepang Liku-Liku”. 31 Maret 1979. dalam http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1979/03/31/BK/mbm.19790331.BK54370.id.html diakses pada Minggu, 29 Mei 2011. pkl. 21.30 WIB.
Murayama, Yoshitada. “Pola Penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Timur Belanda Sebelum Perang”. dalam Kurasawa, Aiko. Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1941-1945. Jakarta: Grasindo. 1993.
Peosponegoro, Marwati Djoened dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, 2008.
Shiraishi, Saya dan Takashi Shiraishi. Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
Surjomihardjo, Abdurrachman (ed). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.
Ryan Prasetia Budiman
Tulisan ini adalah salah satu jawaban pada ujian semester di mata kuliah Kapita Selekta Sejarah B, Jurusan Sejarah FIB UI.
