Â
Sumber Gambar: Tribunnews
Pada akhir tahun 2018 yang lalu, riuh rendah perayaan hari ulang tahun provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ke 60 menggema di lini masa oleh sebab dua hal, pertama karena kedatangan Slank yang dinobatkan menjadi duta kelor, yang kedua oleh pidato gubernur yang akan "melipat" anak muda yang malas bekerja dan kurang membaca.
Sampai disini, sebagai perayaan, peringatan hari jadi NTT boleh dikatakan sukses, sebab, begitu banyak orang bergembira dan mengapresiasi, tetapi sebagai ruang refleksi dan evaluasi kerja trimester awal kepemimpinan gubernur, pesta rakyat ini hanyalah ironi tanpa nilai, di tengah beragam masalah akut yang menghantam provinsi NTT.
Menagih Janji Perubahan Gubernur
Sejak dilantik pada 5 september yang lalu, gubernur tampak terus sesumbar tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT. Pernah, seolah-olah tanpa ragu dan amat tegas, gubernur berapi-api berjanji ingin mengangkangi borjuis tambang di NTT yang menghasilkan begitu banyak masalah, melalui moratorium.
Pada kesempatan yang lain, tepuk tangan dan gemuruh sorak pernah dialamatkan kepada gubernur, setelah ia berjanji akan melakukan perlawanan terhadap mafia human trafficking dengan moratorium pengiriman tenaga kerja. Tak tagung-tagung, gubernur memulainya dengan menghentikan kepala dinas tenaga kerja. Sebuah upaya yang tentunya amat agresif.
Namun, setelah beberapa waktu, dua janji moratorium yang paling mendapat atensi publik diatas, menguap begitu saja oleh sebab karena eksekusi yang tidak sejalan dengan janji gubernur.
Dalam soal moratorium tambang misalnya, alih-alih menghentikan eksploitasi tambang secara paripurna, gubernur justru menetapkan aturan yang hanya berfokus pada evaluasi regulasi semata yang memberi celah pada industri tambang untuk tetap eksis mengeruk perut bumi NTT. Sementara, hingga saat ini, pasca janji moratorium TKI, sudah ada 102 jenazah TKI yang dikirim pulang ke NTT.
Kebijakan Populis
Sebagaimana jamaknya kekuasaan, ia memerlukan kemegahan dan kemewahan, upacara dan pertunjukkan. Ia perlu the poetic of power. Untuk memelihara the poetic of power kekuasaan perlu intrik yang diasuransikan dalam bentuk tindak tanduk populis, hal ini agakanya dipahami betul oleh gubernur.
