Pernyataan menarik muncul dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sandi memberikan perspektif berbeda, dia justru menjelaskan pentingnya peran swasta dalam berbagai proyek pemerintah. Menurut Sandi, bila dibiarkan pemerintah jalan sendiri tanpa tata kelola yang baik, akan tercapai sebuah konsep pembangunan yang tidak ada check and balance.
Sandi mungkin benar, meski belum sepenuhnya sesuai. Tapi, bila pernyataan Sandi dikaitkan dengan orasi Prabowo, dan penjelasan Menteri PUPR, maka seluruh premis itu menjadi pesan penting untuk pemerintah. Bahwa pemerintah seharusnya dapat memilih prioritas dengan jitu, kapan mereka berinvestasi, kapan mereka melaksanakan tujuan bernegara sesuai amanat konstitusi negara ini.Â
Pernyataan Menteri Basuki membuktikan bahwa negara lebih konsentrasi mencari keuntungan. Mereka seolah khilaf bahwa pembangunan masyarakat adalah kewajiban negara. Lantas bagaimana pembangunan infrastruktur itu dapat dilakukan?
Pendapat Sandi sebagai praktisi dapat dipertimbangkan, dengan penyempurnaan di sejumlah aspek. Argumennya, penglibatan swasta dalam proyek pemerintah tidak semata menjalankan fungsi check and balance seperti pendapat Sandi. Kehadiran swasta dalam berbagai proyek komersil membantu pemerintah untuk berkonsentrasi membangun masyarakat dan proyek infrastruktur lainnya yang bersifat pembangunan.
Kontribusi swasta dalam proyek komersil, akan membuat ekonomi mikro menggeliat, daya beli masyarakat membaik, yang pada akhirnya mendorong laju ekonomi dan daya beli masyarakat tumbuh berdampingan seperti yang diharapkan.
Pada titik ini, swasta bukan menjadi ancaman proyek pemerintah, yang disebut Menteri Basuki sebagai investasi. Sebaliknya, keterlibatan swasta memberikan kesempatan kepada pemerintah agar lebih fokus mengelola keuangan negara untuk dan atas nama pembangunan masyarakat Indonesia.
Eksistensi swasta memberikan ruang kepada pemerintah untuk membuat kebijakan proteksi, seperti subsidi yang membantu pengusaha kecil agar mampu bersaing dalam industri. Kementerian terkait dapat menerapkan barrier untuk kepentingan industri nasional. Pemerintah tidak juga terlalu mudah memberlakukan impor, semata untuk mencari selisih harga untuk menutup defisit. Setuju, bukan?
Itulah sebagian kecil dari konsep yang saya istilahkan sebagai Tanoeconomics, yaitu konsep ekonomi kerakyatan Hary Tanoesoedibjo untuk pembangunan Indonesia seutuhnya, yang sering saya baca di sejumlah media online. Dan menurut saya, Hary Tanoesoedibjo tidak hanya berteori.
Buktinya, dia sudah membantu masyarakat dengan program 100ribu gerobak untuk memperbaiki ekonomi keluarga pengusaha kecil. Melalui kegiatan partainya, dia juga membangun keluarga nelayan di berbagai pesisir laut tanah air, pun demikian dengan program pemberdayaan petani di Jawa Barat. Hary Tanoesoedibjo bisa melakukan itu semua, karena dia memiliki resources yang mumpuni dan jiwa nasionalisme yang tinggi.
Itulah sebabnya, menurut saya, pemerintah memerlukan kehadiran swasta untuk mendorong pembangunan proyek yang bersifat komersil. Dengan keterlibatan swasta, seperti halnya Hary Tanoesoedibjo, pemerintah akan memiliki resources yang memadai untuk membangun masyarakat Indonesia.
Itulah juga sebabnya, masih menurut saya, Presiden Jokowi membutuhkan Tanoeconomics untuk menjawab kritik dalam berbagai orasi Prabowo Subianto. Untuk yang satu ini, saya harus berseberangan dengan sahabat saya Hendri Satrio. Bagi saya, solusi untuk bangsa ini tidak perlu menunggu Prabowo Subianto.
