Mohon tunggu...
Rullysyah
Rullysyah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Belajar dan Berbagi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Rezim Jokowi yang Semakin Lama Semakin Ambyar

23 Februari 2020   07:15 Diperbarui: 23 Februari 2020   07:17 3274
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Setiap kebijakan Pemerintah akan didukung tanpa syarat oleh DPR karena memang mereka satu pihak.  Semua UU yang akan dibuat oleh DPR pun dipastikan  sangat mengakomodir  keinginan pemerintah (Partai yang berkuasa).

Lihatlah KPK yang sekarang. Lihatlah proses seleksi Capim KPK dimana yang mengusulkan dan yang mengesahkan adalah pihak yang sama.  Lihatlah UU KPK yang sekarang dimana yang mengusulkan dan yang mengesahkan adalah pihak yang sama.

KPK yang sekarang yang kontroversial  membuktikan bahwa Rezim ini memang tidak perduli dengan Korupsi. Begitu juga pelanggaran HAM dan lainnya.

Semua UU yang akan datang dipastikan juga akan sama prosesnya. Yang mengusulkan dan yang mengesahkan adalah pihak yang sama.  Bahkan di Draft Omnibus Law ada pasal-pasal yang menyebut Pemerintah Pusat berwewenang menganulir UU Pemerintah Daerah.  Ini  berpotensi  membuat konflik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir Rezim Jokowi sudah banyak mengecewakan kalangan rakyat kecil dengan mencabut subsidi BBM dan Listrik. Kinerja Jokowi di periode pertama itu buruk. Pertumbuhan Ekonomi sangat minim, Lapangan Kerja sangat sulit, Ekonomi Lesu, Retail-retail raksasa gulung tikar, BUMN-BUMN merugi, Hutang Luar Negeri  semakin membengkak, cadangan devisa terburuk  dan lain-lainnya.

Yang dikuatirkan akan terjadi krisis politik nasional seperti di zaman Soeharto.  Saat itu ekonomi sangat sulit dihantam Krisis Moneter.  Korupsi meraja-lela. Ketidak adilan terjadi dimana-mana.  Rakyat tidak boleh bersuara.  Dan akhirnya meletuslah Reformasi 1998.

Rezim yang sekarang juga sudah mulai mirip Orde Baru. Pemerintah sesuka hati membuat UU tanpa memperdulikan aspirasi masyarakat. Pemerintah tidak perduli dengan rakyat kecil, tidak perduli dengan nasib buruh, tidak perduli dengan ketidak-adilan, tidak perduli dengan Korupsi dan Penegakan hukum dan lain-lainnya.  Krisis Politik Nasional  sangat berpotensi terjadi.

Semoga saja Demokrasi  kita tidak Ambyar, Ekonomi juga tidak semakin ambyar dan pemerintahan kita tidak semakin ambyar.

Semoga.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun