Apa yang Terjadi Bila PKS Menang dan Berkuasa?

Mereka itu politisi. Politisi itu selalu terlibat dengan kepentingan partai-partai yang ingin berkuasa. Ingin berkuasa di Kementerian, ingin berkuasa di Birokrasi, ingin berkuasa di BUMN/BUMD dan lain-lainnya. Memang sudah begitu kondisinya hingga saat ini.

Saya menuliskan materi ini karena terpancing  kasus yang melibatkan Romahurmuzy di Kementerian Agama. Sungguh saya sangat malu sebagai umat muslim dimana Kementerian Agama yang sejak dulu sampai sekarang diisi oleh mayoritas pejabat-pejabat Muslim yang khatam Quran dan Hadist tetapi banyak dari mereka punya kelakuan yang tidak pantas.

Bobroknya mental para politisi di PPP yang membuat Kementerian Agama seperti itu. Begitulah menurut pendapat saya pribadi.  Dan bukan Kementerian Agama saja yang menjadi bobrok akibat ulah partai.  Banyak sebenarnya  Kementerian  yang di dalam Birokrasinya demikian Bobrok.

Jual beli jabatan itu hampir terjadi di setiap Kementerian. Istilah yang mungkin bisa dipakai kurang lebih : Kita tidak akan pernah tahu keburukan-keburukan di berbagai Kementerian. Hanya Tuhan dan KPK saja yang tahu soal itu. 

Kejadian OTT Romahurmuzy mengingatkan saya pada "Kekuasaan" PKS di Kementerian Pertanian pada saat Pemerintahan kedua SBY (2009-2014).  Saat itu cukup banyak teman-teman dan saudara-saudara yang bekerja di Kementerian itu mengeluh karena yang bisa menjadi pejabat  mulai dari Eselon III sampai keatas  dalam kementerian itu hanyalah orang-orang PKS. 

Proyek-proyek juga seperti itu kondisinya dimana hampir semua proyek diberikan kepada pihak-pihak yang berafilitasi pada PKS ataupun pihak-pihak yang bisa menguntungkan Elit-elit PKS. Sampai proyek-proyek kecil seperti Penyuluhan-penyuluhan juga menjadi "milik" PKS.

 Waktu itu saya menganggap sangat buruk terhadap PKS. Saya pikir hanya PKS yang seperti itu. Tetapi setelah waktu berjalan  apalagi diperkuat dengan kejadian OTT Romahurmuzy semakin membuat saya yakin bahwa kecenderungan itu tetap ada dan berlaku untuk semua partai.

Saat ini yang samar-samar terlihat ada yang kurang beres di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja dan lainnya.  Kondisi buruk juga terbaca di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu banyak kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Apalagi di Kementerian Dalam Negeri. Hampir semua ASN terlihat sangat takut pada PDIP.  Idem Dito dengan institusi Kejaksaan. Banyak kasus yang aneh-aneh.  Begitulah kira-kira sepengamatan saya.

Kemudian bila ada pertanyaan, bila Prabowo menang akankah PKS berbuat sama hal yang sama di Kementerian yang dikuasainya seperti zaman SBY? Tentu saja saya menjawabnya dengan mengatakan kemungkinannya memang akan terjadi seperti itu.

Jawaban yang sama juga saya berikan bila ada yang bertanya, bila Jokowi kembali berkuasa, akankah  partai-partai koalisi PDIP akan melakukan "Pemerasan Besar-besaran" di berbagai Kementerian. Pasti sama jawabannya. Tidak ada satupun partai yang pernah menjanjikan tidak akan "merampok" kementerian-kementerian yang ada.

Poin dalam masalah besar ini adalah tergantung pada siapa Presidennya.