Apakah Balik Nama Ponsel Bekas Bisa Cegah Jual-Beli Ponsel Curian?

Beli ponsel bekas sering terasa lebih rasional dibandingkan harus keluar uang jutaan buat beli baru. Apalagi banyak yang sering gonta-ganti ponsel bukan karena kebutuhan, tapi sekadar ikut tren.

Namun di balik transaksi yang terlihat sederhana, ada masalah serius yang sering tak dibicarakan: asal-usul perangkat yang kita pegang, apakah itu bekas milik pribadi atau spanyol (separuh nyolong)

Kenapa Pemerintah Mulai Ikut Campur?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lagi mengkaji mekanisme balik nama untuk penjualan ponsel bekas, mirip seperti jual beli kendaraan bermotor.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Adis Alifiawan, menekankan bahwa pasar ponsel bekas kerap jadi celah penyalahgunaan.

Kasus paling sering ditemui adalah ponsel hasil curian yang dengan mudah dilego lewat platform online atau konter kecil tanpa identitas jelas.

Kalau kamu pernah kehilangan ponsel, pasti tahu rasanya. Nomor pribadi hilang, data pribadi kebuka, dan kemungkinan perangkat berpindah tangan ke orang lain dalam hitungan jam.

Pemerintah melihat titik rawan ini dan ingin ada sistem lebih transparan: ponsel bekas punya riwayat jelas, identitas pemilik tercatat, dan kalau berpindah tangan harus ada balik nama resmi.

Motor dan Ponsel: Sama-Sama Barang, Tapi Beda Arena

Membandingkan ponsel dengan kendaraan bermotor itu menarik, tapi juga menimbulkan pertanyaan. Motor atau mobil punya STNK, BPKB, nomor rangka, bahkan pajak tahunan. Sistem balik nama di SAMSAT sudah terintegrasi dengan data kependudukan. Ponsel hanya punya IMEI, yang relatif mudah dipalsukan atau dimanipulasi.

Kamu bisa ganti motherboard ponsel dan otomatis punya IMEI baru. Inilah kelemahan teknis terbesar. Kalau mekanisme balik nama ponsel dipaksakan tanpa sistem proteksi ketat, justru akan lahir pasar gelap baru: jasa ubah IMEI demi lolos aturan.

Tiga Sisi Gelap yang Tak Terlihat

Pertama, soal privasi. Balik nama ponsel artinya identitasmu akan tertaut dengan IMEI. Itu berarti ada data pribadi yang tersimpan di sistem pemerintah atau operator. Di era UU Perlindungan Data Pribadi, ini bukan urusan sepele. Data siapa yang akan disimpan, berapa lama disimpan, siapa yang boleh akses? Semua itu harus jelas sebelum sistem berjalan.