Nomenklatur usulan sejumlah pihak agar nama Propinsi Jawa Barat dirubah menjadi Propinsi Sunda kembali dipertanyakan lagi. Usul perubahan itu banyak pula yang tidak menyetujuinya.
Pada 12 September 2020 lalu sejumlah sesepuh Sunda berkumpul dalam acara Kongres Sunda yang digelar di Bandung, tepatnya pada tanggal 10 September 2020.
Sejumlah tokoh Sunda yang dimaksud antara lain Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Adji Esha Pangestu, Ganjar Kurnia (mantan rektor UNPAD), dan lain-lain. Hadir pula dalam kongres di tengah pandemi itu anggota DPR RI Eni Sumarni dan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Fadel Muhammad hadir untuk mendengarkan aspirasi kongres. Mantan Gubernur Gorontalo itu menyetujui jika Jawa Barat menjadi Sunda, Fadel meminta kongres untuk mengajak tokoh lainnya baik di Jawa Barat maupun di luar untuk menambah dukungan.
Fadel mencontohkan ada propinsi Gorontalo, Papua Barat, Banten, dan sebagainya. Jadi menurutnya menjadi Sunda sebagai usulan yang baik. Jika sudah lebih banyak dukungan, maka dirinya akan mengajukan usulan tersebut kepada Presiden untuk disetujui.
Para tokoh yang menyetujui beralasan nama Sunda akan memberikan jati dirinya sebagai orang Sunda, kini nama Sunda seperti ada yang hilang.
Adji menjelaskan pada tahun 1926 pemerintah kolonial Hindia-Belanda merubah Pasundan menjadi West Java atau Jawa Barat. Menurut Adji pemberian nama itu dimaksudkan untuk memecah belah etnis-etnis yang ada di Pasundan yang semula solid. Etnis-etnis yang dimaksud itu antara Cina, India, dan Jawa.
Gubernur Jawa Barat sendiri Ridwan Kamil mengaku tidak begitu mempersoalkan wacana tersebut. Tapi menurutnya, Jawa Barat itu terdiri dari beberapa kebudayaan, ada Cirebonan, Sunda Priangan, dan Betawi an.
Jadi sekian persen dari mereka-mereka harus menyepakati dulu Jawa Barat dirubah menjadi Sunda.
Pada hari Senin (2/1/2021), Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Nina Herlina tampil sebagai pembicara dalam sebuah webinar yang berjudul "Sejarah Banten". Alih-alih membicarakan tentang sejarah Banten, para peserta justru menanyakan Nina Herlina tentang nomenklatur usulan perubahan propinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Menurut sejarawan yang menulis buku Sejarah Tatar Sunda ini ada dampak negatif yang bakal terjadi jika Jawa Barat menjadi Sunda.
Menurutnya tidak semua orang yang tinggal di Jawa Barat itu keturunan Sunda. Mereka yang bermukim di perbatasan dengan Jawa Tengah mempunyai ciri khusus tersendiri dalam bahasa maupun kebudayaannya. Bahasa dan kebudayaan mereka tidak murni Sunda,akan tetapi campursari dengan bahasa dan kebudayaan Jawa.
Orang-orang Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) menurut Nina tegas-tegas menolak identitas mereka sebagai orang Sunda.
Menurut Nina lagi, budaya orang-orang Bogor itu Pamalayon, bukan Sunda. "Mereka siap membentuk propinsi sendiri jika Jawa Barat dirubah menjadi Sunda," kata Nina.
Pandangan Nina ternyata senada dengan pernyataan dari Walikota Cirebon Nasruddin Azis pada 14 Oktober 2020 lalu yang menolak usulan perubahan nama propinsi Jawa Barat menjadi Propinsi Sunda. Alasannya karena di Jawa Barat bukan hanya ada suku Sunda, tapi juga ada suku lainnya.
Memang kendati secara geografis, wilayah-wilayah yang terletak di perbatasan dengan Jawa Tengah masihlah propinsi Jawa Barat, akan tetapi penduduknya tidak semua orang Sunda.Â
Seorang tokoh di Karawang bahkan pernah menolak judul buku "Sejarah Tatar Sunda". Menurutnya judul "Sejarah Jawa Barat" lebih pas.
Bagaimana pandangan "orang-orang luar" mengenal nomenklatur usulan perubahan nama tersebut?
Salah seorang yang menyetujui nomenklatur itu adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli Zon mengatakan boleh-boleh saja dan itu merupakan usulan yang baik.
Sebenarnya usulan perubahan nama tersebut bukan baru-baru ini saja mencuat, tapi sudah muncul sejak 20 tahun lalu. Eni Sumarni, anggota DPD Perwakilan Jawa Barat mengatakan Sunda sudah tercatat sejak jaman dahulu di peta dunia. Dia khawatir jika Sunda tidak dipergunakan maka Sunda dengan segala unsur budaya dan adatnya akan pudar.
Jadi jelas, Eni yang turut hadir di Kongres Sunda seperti yang disebutkan di atas, merupakan salah satu yang setuju dengan wacana.
Selain Fadli Zon, pendapat "orang luar" lainnya datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak Kemendagri mengakui perubahan nama propinsi merupakan hal yang memungkinkan asalkan sesuai dengan sejumlah persyaratan.
