Beberapa iuran yang akan dinaikkan itu nanti akan dibahas tim teknis di tingkat menteri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (30/7/2019) di kantornya, mengatakan, pada prinsipnya ia setuju pemerintah menaikkan iuran. "Berapa kenaikannya, nanti akan dibahas tim teknis," ujar JK.
JK juga mengatakan tarif iuran yang sekarang sudah tidak naik-naik sejak 5 tahun lalu, dimana tarif itu sekarang sudah tidak relevan lagi dibandingkan dengan harga obat dan operasional rumah sakit.Â
Rapat terbatas juga memutuskan harus adanya perbaikan sistem kontrol dan manajemen BPJS Kesehatan. Organisatoris, BPJS harus didesentralisasi.Â
JK menjelaskan, tidak mungkin suatu organisasi mengontrol 200 juta lebih anggota, 2500 rumah sakit yang melayani BPJS harus diawasi dan dibina oleh kepala daerah, gubernur dan bupati.
Itu maksud organisasi BPJS harus didesentralisasi.
Adapun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay mengatakan salah satu penyebab defisitnya kas BPJS adalah jumlah peserta mandiri yang masih sedikit. Untuk itu Daulay mengusulkan harus diusahakan meningkatkan jumlah peserta mandiri ini.
Senada dengan JK, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan salah satu cara untuk menekan tekor adalah menaikkan iuran peserta JKN-KIS sesuai dengan kajian aktuaria. Timboel mencontohkan, jika aktuaria Rp 36.000, tetapi sekarang baru Rp 23.000.
"Jika itu dilakukan, maka akan dapat tambahan dana Rp 22 triliun," katanya.
Menkeu Sri Mulyani memaparkan, Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan harus berupaya menyeimbangkan antara tarif yang dibayar dengan manfaatnya bagi peserta. Yang penting, BPJS harus tetap memberikan layanan kesehatan dengan baik sembari menjaga anggaran berkelanjutan. "Harus meningkat. Kredibilitas, transparansi, dan efisiensi BPJS,"Â
Alhasil, apakah dengan dinaikkannya iuran JKN-KIS itu nantinya akan menimbulkan protes dari masyarakat. Bagi yang berpenghasilan tinggi bisa saja mereka tidak keberatan. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa hidup pas-pasan, mereka akan tergoyahkan.
