Dari balik jeruji besi, Meliana memohon kepada Hakim Ketua MA agar melakukan putusan atas apa yang tak pernah dilakukannya.
Pada Agustus tahun lalu, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pernah ditanyai pendapatnya mengenai kasus Meliana. Lantas Menteri Agama menjawab dengan memegang acuan pada UU 1/PNPS/1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lukman Hakim pun menjelaskan UU tersebut.
Lain pendapat MUI, Agustus lalu, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas menyatakan perkataan Meliana agar mengecilkan suara azan dari mesjid bukanlah penistaan agama.
Apa hendak dikata, kasasi Meliana akhirnya ditolak Mahkamah Agung pada 27 Maret 2019.
MA tetap pada keputusannya, wanita separuh baya ini harus tetap harus mendekam di penjara selama 18 bulan.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat menyayangkan sikap yang diambil Mahkamah Agung soal penolakan itu.
ICJR menilai Hakim Mahkamah Agung tidak melihat kesalahan keputusan yang diterapkan pengadilan negeri dan tingkat banding.
Penolakan kasasi sama saja dengan mengikat seorang untuk tidak dapat mengeluarkan hak kebebasan berbicara.
