Presiden SBY per tanggal 23 Juli 2013 lalu telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk mengajukan penggantian Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Penggantian Agus disebabkan mantan KASAL ini akan memasuki masa pensiun Agustus nanti.
Sesuai dengan amanat UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya di pasal 15, Presiden berhak mengangkat pengganti panglima setelah mendapat persetujuan DPR RI. Adapun mekanismenya, surat yang sudah masuk ke DPR harus dibahas selambat-lambatnya 20 hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juli kemarin.
Namun, karena DPR kini (31 Juli) masih memasuki masa reses, maka menurut Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, (Selasa, 30/7/2013), kepada media, mengatakan kemungkinan pembahasan Panglima TNI akan dilakukan pertengahan Agustus nanti.
Artinya, setelah Lebaran ini, Korps baret hijau itu sudah memiliki panglima baru menggantikan Agus Suhartono.
Melalui surat itu juga, Presiden mengusulkan calon tunggal untuk menduduki posisi strategis pada instansi kemiliteran tersebut.
Jenderal Moeldoko, Pangdam III Siliwangi yang kini menjabat sebagai KSAD (Kepala Staff Angkatan Darat) menggantikan Pramono Edhie Wibowo bulan Mei lalu, merupakan kandidat pilihan Istana alias pilihan SBY. Sebab, presiden hanya mengajukan satu nama ke DPR dari tiga orang kandidat yang diusulkan oleh Panglima Agus kepada Presiden.
Gayung pun nampak bersambut. di Senayan, sosok Jenderal kelahiran Kediri ini pun dijamin akan mulus. Sebab, dari beberapa partai penguasa di DPR, lulusan Akmil terbaik tahun 1981 ini relatif dapat diterima oleh para politisi di Senayan.
Itu berarti jalan jenderal bintang tiga ini untuk menduduki posisi sebagai Panglima TNI akan mulus dan lancar. Praktis, Moeldoko akan aman menuju TNI-1.
Berbeda halnya dengan suksesi yang kini juga dilakukan oleh Kepolisiaan. Praktis, jalan mulus yang didapat TNI nyaris tidak menyentuh korps berbaret coklat ini.
Suksesi pemilihan Kapolri baru pengganti Timur Pradopo justru terkesan terlalu dipolitisasi. Bahkan, Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Komjen. Pol.Nanan Soekarna, mengatakan jika pemilihan Kapolri rentan akan intervensi dari pihak luar.
