Kemelut di PPP dan KIB yang "Show Must Go On"

                                                                                   Tiga ketum partai KIB saat mendaftar bersamaan ke KPU pada 10 Agustus 2022

APA yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekarang ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat nuansa kegaduhan sudah mewarnai perjalanannya akhir-akhir ini. 

Kekisruhan di PPP tidak hanya karena adanya friksi di antara sejumlah petinggi partai, namun juga karena adanya ketidakpuasan di kalangan grass-root. 

Yang mencapai puncaknya melalui Mukernas 3-4 September 2022 di Serang, Banten, di mana 30 dari 34 pimpinan DPW PPP menyepakati pergantian Suharso Monoarfa dari tampuk pimpinan partai berlambang Kabah itu. 

Mukernas juga langsung menetapkan Mohammad Mardiono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sebagai pelaksana tugas ketua umum PPP yang baru.

Penulis mencatat, keretakan di internal partai sudah terendus sejak Juni lalu. Munculnya konflik dimulai dari demonstrasi sejumlah kader di berbagai daerah menuntut agar Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya lantaran dinilai gagal memimpin partai Kakbah. 

Para kader menggeruduk kantor PPP Jawa Timur dan Jakarta Pusat hingga aksi berakhir ricuh.

Konflik internal berlanjut, dipicu oleh pernyataan Suharso Monoarfa dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022. Ia menyebut amplop untuk para kiai merupakan benih dari tindak korupsi.

Kita ketahui, pemberhentian Suharso Monoarfa dari dari kursi Ketum PPP diputuskan lewat Mahkamah Partai setelah menerima usulan tiga majelis PPP. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa ketiga pada 30 Agustus setelah dua surat sebelumnya tak mendapat respons dari Suharso. Surat ketiga itu meminta agar Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPP periode 2020-2025.