Dalam beberapa pekan terakhir, kolom ekonomi dan bisnis di berbagai media banyak diwarnai oleh berita terhentinya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam pasca pemberlakuan Keputusan Pemerintah Vietnam tentang Penyediaan Layanan Garansi Kendaraan Bermotor dan Layanan Pemeliharaan. Regulasi ini tertuang dalam Decree No. No.116/2017/ND-CP yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018.
Salah satu isi keputusan tersebut yang menjadi tajuk berita di Indonesia adalah kewajiban untuk memenuhi syarat kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan yang harus sesuai dengan standar Vietnam. Ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia yang sebelumnya berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) terombang-ambing menunggu mulusnya diplomasi antar negara. Dinamika ini bukan saja menyangkut diplomasi antar negara tetapi pertarungan antar korporasi global memperebutkan pasar ASEAN.
Latar belakang kebijakan
Penerapan kebijakan nontarif ini menunjukkan kekuatiran Vietnam atas potensi membanjirnya impor mobil utuh dari negara ASEAN di pasar domestik. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreements (ATIGA) yang disepakati oleh negara ASEAN, tarif bea masuk antar negara akan dikurangi untuk mendorong aliran perdagangan antar negara dan mendorong integrasi ekonomi se-kawasan.Â
Sesuai dengan jadwal, Vietnam sepakat menerapkan tarif bea masuk 0% atas seluruh barang dari negara ASEAN per 2018 termasuk kendaraan bermotor. Sebagai gambaran, Vietnam megenakan bea masuk 50% terhadap impor mobil utuh sampai dengan tahun 2015 yang turun menjadi 30% sampai dengan 2017. Sejak 2018, tarif tersebut menjadi 0% sehingga akan menurunkan harga mobil impor dan mengancam penjualan mobil diproduksi lokal.
Sejauh ini industri otomotif Vietnam belum semaju industri sejenis negara ASEAN lain terutama Thailand dan Indonesia karena minimnya industri komponen pendukung di dalam negeri sehingga komponen dan spare part masih harus dipenuhi dari impor. Rantai produksi lokal yang belum terbangun dengan baik membuat kandungan lokal industri otomotif di Vietnam hanya mencapai 20% - 40%, sementara di Thailand dan Indonesia kandungan lokal secara rata-rata telah mencapai masing-masing 85% dan 75%.Â
Rantai produksi dalam negeri yang lemah ini membuat biaya produksi mobil di Vietnam 20% lebih mahal dibandingkan negara pesaing. Namun dengan bea masuk 30%, pabrikan Vietnam sebelumnya masih menikmati keuntungan harga yang lebih rendah kira-kira 10%. Penghapusan bea masuk tentu saja akan membuat mobil impor lebih murah sekitar 20% dibanding produk lokal sehingga diproyeksikan tanpa adanya hambatan non-tarif, impor mobil Vietnam akan naik sekitar 30%-40%.
Dinamika domestik di Vietnam
Di dalam negeri Vietnam, penerapan hambatan non-tarif ini menjadi ajang perdebatan antara importir kendaraan bermotor dan pabrikan lokal. Toyota Motor Vietnam merespons kebijakan ini dengan mengajukan lisensi impor untuk produk mereka seperti sedan, kendaraan penumpang lain, dan truk serta berupaya memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikasi garansi dan jaminan pemeliharaan.Â
Sejak rencana pembatasan impor ini beredar pada tengah tahun lalu,Toyota Vietnam telah berupaya mengajukan keberatan dan juga berbagai penyesuaian kepada pemerintah Vietnam. Di sisi lain, pabrikan kendaraan bermotor asal Korea Selatan seperti Hyundai mendukung penerapan ketentuan tersebut. Perbedaan sikap kedua korporasi global ini tidak lain adalah untuk memenangkan pasar Vietnam di saat pasar negara ASEAN lain telah dikuasai oleh korporasi asal negara Sakura.
Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai-KIA, telah merakit produk mereka di Vietnam sejak tahun 2015. Nuansa kompetisi dengan pabrikan asal Jepang terus berlanjut hingga ketentuan pembatasan impor tersebut berlaku. Thaco, pabrikan lokal yang memproduksi mobil bermerk Hyundai, KIA, Mazda, dan juga Peugeot, berdalih bahwa penerapa uji keselamatan mobil harus diterapkan pada mobil impor karena hal tersebut juga berlaku pada mobil produksi dalam negeri.
