Oleh: Ahmad Zaky
Membedah Ketertinggalan: Mengapa Malaysia Tampak Jauh Melangkah?
Narasi tentang perbandingan Indonesia dan Malaysia kembali mengemuka, bukan sebagai persaingan biasa, melainkan sebagai sebuah refleksi mendalam yang menyentuh inti kebanggaan nasional. Opini ini menyajikan cerminan tajam: mengapa Malaysia, yang dulu banyak belajar dari Indonesia, kini terlihat jauh melangkah di berbagai sektor? Pertanyaan ini mengundang kita untuk menelaah lebih dari sekadar data, melainkan pada fondasi dan visi pembangunan yang membedakan keduanya.
Pendidikan, Ekonomi, dan Kualitas Hidup: Kesenjangan yang Terasa
Di sektor pendidikan, kesenjangan terlihat jelas. Saat beberapa universitas Malaysia berhasil menembus jajaran elit global dan skor PISA (Programme for International Student Assessment). Ini adalah studi internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara. PISA berfokus pada penilaian kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains, serta bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari. siswa Malaysia lebih unggul, Indonesia masih berjuang dengan isu pemerataan dan kualitas. Keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari investasi berkelanjutan dan kebijakan pendidikan yang fokus pada daya saing global. Hal ini berdampak langsung pada dunia kerja dan kesejahteraan. Upah minimum Malaysia yang jauh lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah menjadi indikator bahwa kebijakan ekonomi mereka lebih berhasil dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan daya beli.
Di sektor kesehatan, Malaysia bahkan telah memposisikan dirinya sebagai pusat wisata medis internasional. Banyak warga negara kita yang memilih berobat ke sana, bukan hanya karena fasilitas yang modern, tetapi juga karena biaya yang relatif lebih terjangkau dan pelayanan yang profesional. Keunggulan ini menunjukkan adanya tata kelola yang efektif dan orientasi pada pelayanan publik berkualitas tinggi.
Fondasi Negara: Energi, Infrastruktur, dan Visi Jangka Panjang
Kritik paling tajam mungkin terletak pada perbandingan di sektor fundamental seperti energi dan infrastruktur. Sungguh ironis ketika Indonesia, yang memiliki perusahaan energi sekelas Pertamina, justru harus mengimpor minyak dari Malaysia. Demikian pula dengan infrastruktur transportasi massal, di mana Malaysia telah jauh lebih dulu membangun LRT dan MRT. Keterlambatan ini bukan hanya soal kurangnya dana, tetapi juga terkait dengan kurangnya visi jangka panjang dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Di ranah investasi dan kepercayaan internasional, Malaysia juga tampak lebih unggul. Negara itu berhasil menarik investasi besar dari perusahaan teknologi dunia dan menjadi tuan rumah konser musisi global. Keberhasilan ini disokong oleh regulasi yang lebih ramah investor, stabilitas politik, dan kemudahan perizinan, yang membuat mereka menjadi pilihan utama di mata internasional.
Mengapa Indonesia, dengan segala potensi dan sumber daya yang melimpah, tampak tertinggal? Jawabannya mungkin tidak hanya terletak pada kebijakan semata, tetapi jauh lebih dalam, menembus tirai birokrasi yang rumit dan budaya pungutan liar (pungli) yang menggerogoti.
Birokrasi yang Menghambat Kemajuan
Birokrasi di Indonesia seringkali digambarkan sebagai labirin yang membingungkan. Prosedur yang berbelit-belit, perizinan yang memakan waktu lama, serta tumpang tindih regulasi menjadi hambatan nyata bagi investasi dan inovasi. Ketika Malaysia menawarkan kemudahan regulasi dan kepastian hukum, Indonesia justru seringkali membuat investor frustrasi. Kondisi ini membuat perusahaan besar, terutama di sektor teknologi, enggan menanamkan modalnya.
Kerumitan birokrasi ini tidak hanya menghambat investor asing, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) harus menghadapi proses yang panjang dan biaya yang tidak pasti untuk mendapatkan izin, membuka usaha, atau bahkan sekadar berurusan dengan administrasi pemerintahan. Ini adalah akar masalah yang membuat kita sulit bersaing.
Budaya Pungli: Parasit Pembangunan
Selain birokrasi yang rumit, masalah lain yang menjadi parasit pembangunan adalah budaya pungutan liar (pungli). Praktik ini menjamur di berbagai lapisan, mulai dari perizinan, pelayanan publik, hingga pengadaan barang dan jasa. Pungli bukan sekadar uang kecil, tetapi adalah penghambat efisiensi dan transparansi.
