Menilik Agenda "Indonesia 100% Akses Sanitasi di 2019"

Indonesia mengalami laju urbanisasi yang cepat. Beberapa kota tumbuh lebih cepat daripada beberapa negara di Kawasan Asia lainnya. Pada tahun 2025 diperkirakan lebih dari separuh populasi negara akan tinggal di Kawasan Perkotaan. Sangat banyak tantangan dengan adanya kondisi tersebut, salah satu yang paling vital adalah memenuhi kebutuhan sanitasi yang baik. 

Angka kematian anak di Indonesia dari banyak kasus disebabkan oleh diare dan pneumonia. UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 50 juta orang Indonesia tidak menggunakan toilet, yang merupakan jumlah tertinggi kedua di dunia.

Mayoritas kematian yang disebabkan oleh diare jelas terkait dengan penyediaan air bersih, kualitas sanitasi, dan kebersihan yang terbilang buruk. UNICEF menjabarkan data bahwa tingkat penderita diare lebih tinggi pada kelompok umur anak dari keluarga dengan budaya atau kebiasaan buang air besar sembarangan di sungai daripada di rumah dengan fasilitas toilet pribadi. Rata-rata 20 persen orang Indonesia buang air besar di tempat terbuka. 

Di samping itu, sekitar 1 dari 8 rumah tangga di Indonesia tidak memiliki akses ke sumber air minum yang aman. Sebagai tambahan, survai bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan UNICEF di Provinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 2015 menunjukkan adanya masalah kualitas air, di mana 2 dari 3 sampel air minum terkontaminasi oleh bakteri fekal.

Guna menjawab tantangan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia diamanatkan untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019 yaitu tercapainya 100% akses aman air minum, 0% kawasan tergolong kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Terkait upaya mencapai 100% akses sanitasi layak di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merancang serangkaian program sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama; Penandatanganan perjanjian kerjasama bertujuan untuk mendukung komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui  pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dan TPS 3R sehingga dapat terus berkelanjutan.
2. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); Program Sanimas merupakan program pembangunan infrastruktur air limbah komunal  di perkotaan agar dapat memiliki akses air limbah aman. Beberapa kegiatan pembangunan Sanimas diantaranya seperti pembangunan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR).
3. Pengadaan Tempat Pengolahan Sampah dengan Pola Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) tahun 2017; TPS-3R merupakan fasilitas yang dibangun dengan tujuan utama mengurangi sampah. Sampah yang terpilah kemudian tentu akan memperpanjang siklus prduksi sampah serta memperpanjang umur atau kapasitas TPA.

Urgensi akan kebutuhan sanitasi yang baik serta respon praktis dari Pemerintah Indonesia akan membawa kepada beberapa pokok yang menjadi perhatian tersendiri. Program pemerintah terkait sanitasi yang dominan berupa pembangunan infrastruktur tentu diharapkan akan memiliki sebaran yang merata di seluruh luasan wilayah, terutama Kawasan Perkotaan. 

Dukungan berupa komitmen antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disertai pelibatan masyarakat umum selaku pengguna dan pengawas independen diharapkan mampu memutar roda program tersebut  secara berkelanjutan. 

Problem-problem yang timbul antara keberadaan rencana program dengan eksekusi di lapangan pasti terjadi dan menjadi beban tersendiri. Apakah Indonesia 100% Akses Sanitasi di 2019 kembali hanya  menjadi sebatas agenda?