Bagaimana DPR dan Pemerintah Mencegah Terjadi PHK Massal?
Hari-hari terakhir, suara rakyat yang tumpah ke jalan bukan hanya soal harga-harga yang melonjak, atau kekecewaan pada elit politik. Ada satu tuntutan yang begitu menusuk hati: "Cegah PHK Massal!".
Tuntutan ini bukan sekadar jargon. Ia lahir dari rasa takut yang sangat nyata. Sebab, bagi buruh, pekerja kontrak, driver ojol, karyawan ritel, hingga pegawai pabrik tekstil, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan segalanya. Tidak ada lagi pemasukan bulanan. Tidak ada lagi kepastian untuk membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, bahkan sekadar menaruh lauk di meja makan.
Di titik inilah, DPR dan pemerintah seharusnya hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung rakyat. PHK massal adalah sebuah badai, dan rakyat butuh nakhoda yang bisa menjaga kapal agar tidak karam.
Apa dan Siapa Itu PHK Massal?
PHK massal bukanlah sekadar berita biasa di media. Ia adalah kenyataan pahit yang menghantam ribuan, bahkan jutaan keluarga sekaligus. PHK massal terjadi ketika perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja dengan banyak karyawan dalam waktu singkat, biasanya karena kesulitan finansial, restrukturisasi, atau krisis ekonomi.
Berbeda dengan PHK individual karena alasan kedisiplinan atau kinerja, korban PHK massal sering kali adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Mereka bukan pekerja malas atau pelanggar aturan. Mereka hanyalah bagian dari roda ekonomi yang terpaksa dipangkas demi menyelamatkan bisnis.
Mengapa Sampai Terjadi PHK Massal?
Fenomena ini tidak lahir begitu saja. Ada sebab yang dalam:
1.Ekonomi yang melemah: resesi global, pelemahan rupiah, inflasi yang menekan daya beli.
2.Turunnya permintaan pasar: produk menumpuk, penjualan merosot, pabrik tak lagi sanggup menanggung beban produksi.
3.Tekanan biaya energi dan bahan baku: harga listrik, BBM, dan logistik yang melonjak membuat biaya usaha tak tertahan.
4.Disrupsi teknologi: pekerjaan manusia digantikan mesin atau kecerdasan buatan.
5.Kebijakan pemerintah yang salah arah: regulasi atau pajak yang membebani justru mempercepat gelombang PHK.
Dengan kata lain, PHK massal adalah buah dari ketidakmampuan sistem ekonomi menjaga keseimbangan.
Bagaimana dan Dalam Kondisi Apa Hal Ini Terjadi?
