Ruteng, - Sidang Paripurna di DPRD Kabupaten Manggarai, Flores - Nusa Tenggara Timur, Sabtu 25 November 2017, diwarnai kericuhan. Sejumlah anggota dewan terlibat saling lempar dan adu jotos. Keributan berlangsung hampir 10 menit.
Kericuhan ini bermula, saat anggota DPRD, Marsel Ahang berteriak agar sidang diskorsing. Marsel mendesak, agar komisi-komisi menggelar rapat internal sebelum mendengar penyampaian nota keuangan pemerintah, berkaitan dengan APBD Manggarai 2018.
Namun, pimpinan sidang, Paul Peos tak memperhatikan interupsi yang dilayangkan Ahang. Saat yang sama, anggota dewan lainnya bersikeras agar sidang diteruskan. Perang interupsi para wakil rakyat tak terhindarkan.
Merasa aspirasinya tak diperhatikan, Marsel yang merupakan kader PKS asal Dapil Kecamatan Ruteng, langsung memecahkan gelas dan melempar anggota dewan, Yon Boa yang meneriaki Marsel dari barisan sebelah timur. Keduanya pun berjibaku hendak duel.
Wakil Bupati Manggarai, Viktor Madur turun dari barisan kursi pimpinan dewan. Ia ikut melerai perkelahian anggota dewan itu.
 Meski sempat diwarnai kericuhan, sidang paripurna ke-7 masa sidang ke-3, dengan agenda mendengar nota keuangan APBD Kabupaten Manggarai 2018 tetap dilanjutkan.
 Marsel Ahang mengaku, sesungguhnya ingin membongkar dugaan aksi jual beli proyek pokok pikiran (pokir) DPRD yang diduga melibatkan sejumlah anggota dewan. Marsel juga mengaku kecewa dengan Bupati Deno Kamelus yang mencoret hak Pokir milik Marsel tahun 2017. Padahal, proyek tersebut berdasarkan kebutuhan konstituennya di Kecamatan Ruteng dan Lelak.
"Saya mencium skenario yang didesain Bupati Deno Kamelus. Ia bersama sejumlah anggota dewan ingin menguasai jatah Pokir, termasuk hak Dapil Kecamatan Ruteng dan Lelak. Saya pastikan tidak akan tinggal diam," ujar Marsel Ahang usai sidang.
Sementara, Wakil Bupati Viktor Madur mengaku prihatin dengan keributan di dalam ruang sidang paripurna. "Kita tentu tidak menginginkan hal semacam itu terjadi. Ini sangat tidak elok," ujar Madur.
 Jika yang diributkan adalah soal pokir, menurut Viktor, hal itu cukup dibahas dalam rapat komisi sebelum KUA PPS. Ia mengatakan, proyek pokir memang merupakan hasil aspirasi DPRD saat reses. Namun, diakomodasi atau tidaknya Pokir  tergantung dari prioritas kebutuhan masyarakat.