Hingga saat ini, kurangnya kesadaran petani dan konsumen terkait mutu cabai. Bahkan yang terjadi di lapangan ketika petani panen mereka langsung menjual ke tengkulak atau menjual sendiri tanpa menyortir seperti yang dipersyaratkan SNI.
Konsumen juga tidak sampai memikirkan mutu dari cabai tersebut, yang terpenting bagi mereka harga terjangkau dan penampakan bagus. Hal ini menjadi dilema ketika BSN telah menetapkan SNI cabai tetapi belum ada yang menerapkannya.
BSN dan Kementerian Pertanian seharusnya mengedukasi dan memfasilitasi petani dalam hal penerapan SNI. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) juga harus membuka ruang lingkup cabai ini agar petani dapat mensertifikasi cabainya sesuai SNI.
Selain itu, pemerintah diminta untuk tidak terlalu mengintervensi ketika harga merosot tajam dan melambung tinggi. Intervensi tersebut hanya berdampak sesaat, tetapi dikemudian hari akan menjadi masalah besar dan menjadi bomerang bagi petani karena kebijakan yang tidak tepat.Â
Biarlah siklus cabai seperti ini, dan tidak perlu mengintervensi terlalu dalam.
Seperti beberapa tahun yang lalu ketika harga cabai sedang melonjak, pemerintah sudah menangkal tingginya harga cabai dan cukup berhasil. Tetapi bulan-bulan berikutnya, harga cabai langsung anjlok. Dikarenakan Kementerian Pertanian membagikan bibit cabai untuk ditanam oleh petani dan ketika panen raya serentak harga cabai langsung jatuh, dikutip dari Okezone.
Agar petani cabai dapat sejahtera dan masyarakat memiliki daya beli yang baik, yang perlu diperhatikan adalah mengedukasi tentang tata kelola dari budidaya cabai, penanaman cabai, proses panen, distribusi yang baik, teknologi yang digunakan, pasokan stok yang aman.Â
Hal tersebut akan berimbas dalam stabilnya harga cabai dipasaran.
Pemerintah diharapkan untuk mendorong mutu dari cabai sesuai SNI sehingga mampu memiliki nilai tambah, daya saing yang tinggi, mutu yang terjamin, dan melindungi konsumen dari kualitas cabai yang tidak sesuai.
