45 Advokat Anggota KAI Dikukuhkan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

"Advokat dituntut untuk lebih profesional dan senantiasa menambah pengetahuan melalui pendidikan lanjutan untuk menghadapi kasus. Advokat harus lebih profesional menjawab tantangan zaman dan kita harus senantiasa menambah pengetahuan. Harus lebih disiplin atas nama Presiden Kongres Advokat Indonesia mengucapkan selamat dan semoga kita semua menjadi advokat yang benar-benar profesional." tuturnya.

"Dalam menjalankan tugas profesi rekan sekalian tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia, tidak boleh melanggar kode etik serta tidak boleh melanggar sumpah Kongres Advokat Indonesia. Selamat bekerja semoga sukses." tutup Adv. Yaqutina  Kusumawardhani.

Merespon sambutan dari KAI, KPT Bandung berpesan agar para advokat KAI senantiasa bertindak & berperilaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkikuti AD/ART dan Kode Etik yang ditetapkan oleh KAI. Advokat KAI harus selalu fokus dalam memberikan advokasi terhadap kliennya, jangan bertindak _*"Dua Kaki"*_ alias Kanan Kiri Ok, serta jangan pula sesekali menelantarkan kepentingan klien yang telah dikuasakan kepadanya. 

Beliau melanjutkan, meskipun advokat adalah bagian dari *Catur Wangsa* penegakan hukum, namun dia tidak kebal hukum. KPT juga sangat mengapresiasi sambutan dari Ibu Bendahara Umum KAI. Karena menurut beliau baru kali ini selama menjalankan tugasnya, beliau melihat dan menyaksikan, seorang wanita yang memberikan sambutan atas nama OA yang besar seperti KAI. Diakhir sambutannya, beliau menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang advokat bila sudah selesai tugas alias Purna Bakti nanti.

Kemudian unsur DPP KAI yang turut hadir selain Bendahara Umum, diantaranya Direktur Humas Adv. M. Junaedi & Direktur Bidang DikLat Adv. Agung Purnomo Sulistiyo, staf DPP Ms. Fajri, sementara yang membacakan SK Pengangkatan para advokat DPP KAI adalah Adv. Purnomo Agung Sulistiyo.

Panitia Pelaksana Prosesi penyumpahan di PT Bandung ini adalah dari unsur DPD KAI Jawa Barat yang dikomandani oleh Adv. Badai Beni Kuswanto yang disupervisi langsung oleh Adv. Erwin B. Harist selaku Ketua DPD KAI Jawa Barat.

Penyumpahan ini disaksikan pula oleh dua pejabat PT Bandung yakni H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. dan Subaryanto, S.H., M H.

dokpri

Dijumpai oleh penulis, M. Junaedi selaku Direktur Humas DPP KAI merasa sangat bersyukur bisa melihat dan menyaksikan para advokat KAI saat ini sangat mudah & tinggal memetik hasil dari perjuangan para pendahulunya, yang mana dahulu mereka susah untuk mendapatkan Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi (BAS PT), bahkan sampai 6 tahun lebih tidak disumpah-sumpah oleh PT setempat. 

Dalam hal ini, M. Junaedi sendiri mempunyai pengalaman pahit yakni pernah merasakan betapa sakit hati dan juga merasa dipermalukan di hadapan para klien, saat beberapa kali diusir dari persidangan karena belum memiliki BAS PT,  seperti ketika mendampingi ratusan buruh yang kena PHK massal pada tahun 2009 di PN Timika, Papua Barat dan juga tahun 2013 di PA Jember Jawa Timur dan thn 2014 di PN Bekasi saat mengurus perkara perdata 4 Ha tanah. Yang akhirnya baru bisa mendapatkan BAS PT Bandung pada tanggal 23 Oktober 2015 pasca terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 28 September 2015. (fri)