Godaan dan ancaman terhadap nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, selalu saja menyeruak dari waktu ke waktu. Pada masa penjajahan sampai dengan masa revolusi, sumber ancamannya berasal dari penjajah Belanda dan Jepang, yang melancarkan politik devide et impera (adu domba dan memecah belah) dengan tujuan untuk menguasai tanah air dan bangsa Indonesia dengan mudah.
Sedangkan sejak masa orde lama, orde baru sampai dengan masa reformasi sekarang ini, sumber ancamannya berasal dari dalam negeri sendiri, yang melancarkan politik diskriminsi SARA, dengan tujuan  dan motif yang sangat dangkal, yaitu hanya karena kehausan dan kerakusan para "oknum" politisi tertentu untuk berkuasa dan mendominasi kekuatan perekonomian negara dan bangsa.
Beberapa waktu yang lalu, kita semua menyaksikan bagaimana godaan dan ancaman terhadap nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti tampak nyata dalam momentum politik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Para kaum ektsrimis atau golongan radikalis, melancarkan provokasi politik diskriminatif dengan menyebarkan fitnah dan kebencian atas nama golongan dan agama. Ironisnya, mereka ditunggangi oleh (atau membonceng di belakang) kepentingan politik para "oknum" tokoh politik dan perekonomian nasional, yang seharusnya merekalah yang menjadi "anjing penjaga" terhadap godaan dan ancaman nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Bangsa Indonesia sungguh beruntung dan sudah sepatutnya disyukuri karena selalu memiliki Presiden, tokoh nasionalis sejati dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya, yang selalu menjunjung tinggi nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Presiden Jokowi, ia berusaha dengan sangat keras dan arif bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya, termasuk para pemuda-pemudi, yang didukung dengan setia oleh TNI dan Polri, dapat mengatasi kemelut yang mengancam nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa kita belum lama ini.
Â
Membangun Konsensus Bersama
Pengalaman sejarah godaan dan ancaman terhadap nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa kita di atas, sudah seharusnya menjadi pelajaran sangat berharga yang perlu diambil hikmahnya oleh kita sebagai generasi penerus negara dan bangsa ini. Kita harus berbenah diri dan tidak boleh lengah. Kita perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk selalu mengantisipasi sedini mungkin datangnya godaan dan ancaman terhadap nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa kita.
Sekurang-kurangnya kita perlu membangun konsensus bersama tentang "Urgensi selalu Menyegarkan Nasionalisme Keindonesiaan" negara dan bangsa kita dan tidak boleh merasa jemu untuk menggulirkannya dari waktu ke waktu. Keindonesiaan yang dimaksud adalah menyangkut fenotipe eksistensi atau keberadaan negara kita, yang sangat besar dan luas, terdiri dari beribu-ribu pulau dan dikelilingi oleh lautan, yang mengandung kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Penduduknya juga sangat besar dan majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat-istiadat, kebudayaan dan agama. Fenotipe yang sangat plural, Bhineka Tunggal Ika.
Fenotipe keindonesiaan tersebut, memang sudah teruji dalam sejarah eksistensi negara dan bangsa kita, sebagai sumber inspirasi semangat dan kekuatan nasionalisme, persatuan dan kesatuan untuk mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Namun kita harus selalu waspada, karena fenotipe keindonesiaan tersebut juga berpotensi untuk dimanfaatkan oleh para kaum ekstrimis atau golongan radikalis dengan "kepentingan tertentunya yang membabi buta", sebagai pemantik yang dapat memicu gejolak perpecahan negara dan bangsa kita. Oleh karena itu, upaya selalu menyegarkan nasionalisme keindonesiaan kepada seluruh komponen negara dan bangsa kita menjadi penting dan relevan dari waktu ke waktu.
Upaya tersebut harus menjadi tugas dan tanggungjawab kita semua dan harus pula segera diwujudkan sedini mungkin. Pembinaan penyegaran kesadaran nasionalisme keindonesiaan harus tumbuh subur atau berkembang mulai dari keluarga dalam rumah tangga kita masing-masing, sekolah / perguruan tinggi, ormas-ormas kepemudaan dan LSM, lembaga-lembaga  keagamaan, partai-partai politik, sampai pada lembaga penyelenggara negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagai benteng pertahanan terakhir eksistensi nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa kita.
Dalam konteks ini, perlu kiranya para penyelenggara negara untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan penataran P4 dan menghidupkan kembali badan pelaksananya atau bisa juga dalam bentuk lain, yang penting isi dan tujuannya sama yaitu demi dan untuk pembinaan kesadaran nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia yang tercinta ini.
Oleh Rofinus D Kaleka
Pemerhati Sosial, tinggal di Sumba Barat Daya
Â
