Kebijakan yang Harus Dilakukan: Transparansi, Proporsional, dan Dialog Publik
Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan kebijakan ekonomi tidak kehilangan arah moralnya, pemerintah dan DPR harus menegakkan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keterbukaan. Pemerintah perlu merinci secara publik alokasi likuiditas yang disalurkan ke bank-bank BUMN---menjelaskan sektor penerima, besaran pinjaman, serta dampak riil terhadap usaha mikro dan sektor produktif. Tanpa data yang terbuka, kebijakan ini akan dianggap sekadar permainan angka di atas kertas, tanpa denyut pada ekonomi rakyat.
Di sisi lain, DPR mesti mengevaluasi kenaikan tunjangan legislatif dengan pendekatan berbasis kinerja dan rasio yang wajar terhadap belanja publik, agar tidak menimbulkan kesenjangan moral di tengah masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Sinkronisasi antara kebijakan ekonomi dan reformasi politik menjadi penting agar injeksi likuiditas tak berjalan di ruang hampa: pemerintah harus memangkas hambatan regulasi, mempercepat perizinan, dan memperkuat perlindungan konsumen agar dampaknya menjangkau akar usaha rakyat. Semua langkah itu perlu dibingkai dalam dialog publik yang terbuka dan berkesinambungan---melibatkan Kementerian Keuangan, DPR, akademisi, serta masyarakat sipil---agar setiap kebijakan memiliki arah, konteks, dan legitimasi sosial yang kuat. Tanpa itu, transparansi hanya akan berhenti sebagai jargon, bukan sebagai praktik pemerintahan yang berkeadilan.
Membangun Kepercayaan dari Kebijakan
Indonesia sedang menghadapi ujian kepercayaan publik yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif; di sisi lain, keputusan politik yang tidak sensitif terhadap persepsi publik justru mengikis kepercayaan terhadap institusi. Likuiditas bank BUMN dan tunjangan DPR seharusnya tidak dibaca sebagai dua kebijakan terpisah, tetapi sebagai cermin dari satu wajah: bagaimana negara memperlakukan uang rakyat dengan tanggung jawab moral.
Jika kedua kebijakan ini dikelola dengan transparansi, data terbuka, dan akuntabilitas yang kuat, publik tidak akan menolak, bahkan akan mendukung. Namun jika tidak, maka yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan---dan dalam demokrasi, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan legitimasi. Dalam konteks itulah, kejujuran menjadi kebijakan paling penting dari semua kebijakan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
